JAKARTA, BERITAINDUSTRI.ID – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan pentingnya inovasi dalam penyusunan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menghadirkan makanan berkualitas tinggi dengan biaya yang tetap terjangkau bagi masyarakat, Kamis (19/3/2026).
Dalam keterangannya, Dadan mendorong kolaborasi lintas sektor, khususnya antara ahli gizi dan koki profesional, untuk menciptakan menu khas MBG yang tidak hanya memenuhi standar gizi seimbang, tetapi juga memiliki cita rasa, tampilan, serta kualitas setara hidangan kelas premium.
Ia menargetkan ke depan program MBG mampu menyajikan makanan dengan kualitas “bintang lima” meskipun menggunakan bahan baku dengan kisaran harga Rp10.000 per porsi. Menurutnya, hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil apabila didukung dengan inovasi, kreativitas, serta pengolahan bahan pangan yang tepat.
“Inovasi menu menjadi kunci utama. Kita ingin makanan yang disajikan dalam program ini tidak hanya bergizi, tetapi juga enak, menarik, dan memiliki nilai tambah dari sisi kualitas,” ujarnya.
Dadan menjelaskan bahwa inovasi semakin dibutuhkan terutama selama bulan Ramadan. Pasalnya, makanan yang disajikan dalam program MBG harus memenuhi beberapa kriteria sekaligus, yakni tetap bergizi, dalam kondisi segar, serta memiliki daya tahan yang lebih lama.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat distribusi makanan dilakukan dalam skala besar dan harus menjangkau berbagai wilayah dengan kondisi geografis yang beragam.
“Inilah tantangannya, bagaimana makanan tetap fresh, berkualitas tinggi, namun juga bisa bertahan lebih lama tanpa mengurangi nilai gizinya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan perkembangan signifikan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam satu tahun terakhir. Pada Ramadan 2025, jumlah SPPG masih berada di kisaran 1.000 unit. Namun kini, jumlah tersebut melonjak drastis menjadi sekitar 25.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Peningkatan ini menunjukkan percepatan implementasi program MBG secara nasional. Namun di sisi lain, ekspansi besar-besaran tersebut juga membawa tantangan baru, terutama dalam menjaga konsistensi kualitas layanan dan standar penyajian makanan di setiap titik.
Sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas, Badan Gizi Nasional mencatat adanya 62 SPPG yang ditutup sementara akibat ditemukan penyajian menu yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Meski jumlah tersebut terbilang kecil dibanding total 25.000 unit yang beroperasi, Dadan menilai hal tersebut tetap menjadi perhatian serius karena berdampak pada persepsi publik terhadap program MBG.
“Secara persentase memang kecil, tetapi karena menjadi perhatian publik, maka harus segera ditindaklanjuti dengan evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Dadan memastikan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan internal secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya kepatuhan seluruh SPPG terhadap petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Pengawasan juga akan diperketat guna memastikan kualitas makanan tetap terjaga, baik dari sisi kandungan gizi, kebersihan, hingga proses distribusi.
“Kami berkomitmen untuk memastikan tidak ada satu pun SPPG yang menyimpang dari standar. Perbaikan akan terus dilakukan agar kualitas layanan merata di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Program MBG merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, program ini juga menjadi bagian penting dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia, yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia.
Dengan dorongan inovasi menu, penguatan sistem pengawasan, serta kolaborasi lintas profesi, pemerintah berharap program MBG tidak hanya menjadi solusi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menghadirkan standar baru dalam penyediaan makanan bergizi yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
(Emed Tarmedi)
