JAKARTA, BERITAINDUSTRI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan besarnya dampak ekonomi dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini berjalan di berbagai daerah di Indonesia. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG rata-rata menerima alokasi dana sekitar Rp 1 miliar per bulan, yang kemudian berputar di wilayah masing-masing.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa skema pendanaan ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan.
“Setiap SPPG rata-rata menerima sekitar Rp 1 miliar per bulan. Jika di suatu daerah terdapat ribuan SPPG, maka perputaran uang yang terjadi sangat besar dan berdampak langsung pada perekonomian daerah tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/3/2026).
Sebagai contoh, di wilayah Jawa Barat yang saat ini telah memiliki sekitar 5.000 SPPG, total perputaran dana mencapai kurang lebih Rp 5 triliun setiap bulan. Bahkan, sejak program ini berjalan selama sekitar 2,5 bulan, nilai akumulasi perputaran dana diperkirakan telah mencapai Rp 11 hingga Rp 12 triliun.
Besarnya aliran dana tersebut dinilai menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah, terutama dalam mendukung sektor pangan lokal. BGN sejak awal merancang Program MBG dengan pendekatan berbasis potensi lokal, di mana kebutuhan bahan pangan diharapkan dipenuhi dari produksi daerah masing-masing.
Dengan demikian, program ini membuka peluang luas bagi petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga industri pangan lokal untuk terlibat langsung dalam rantai pasok. Dampaknya tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Dadan juga menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran BGN disalurkan langsung ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung dengan seluruh SPPG di Indonesia. Saat ini, jumlah SPPG yang telah terdaftar mencapai lebih dari 25 ribu unit.
“Sebanyak 93 persen anggaran disalurkan langsung dari KPPN ke masing-masing SPPG melalui virtual account. Ini memastikan distribusi dana merata ke seluruh daerah dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Selain mendorong perputaran ekonomi, Program MBG juga memberikan dampak positif dalam penciptaan lapangan kerja. Setiap SPPG membutuhkan tenaga kerja operasional, tenaga distribusi, hingga tenaga ahli seperti ahli gizi. Menariknya, tenaga kerja tersebut direkrut dari masyarakat setempat sehingga turut meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Kesadaran untuk memaksimalkan manfaat ekonomi program ini juga mulai tumbuh di kalangan pemerintah daerah. Banyak kepala daerah kini mendorong agar dana yang masuk ke wilayahnya digunakan untuk membeli bahan baku lokal, sehingga menciptakan efek ekonomi sirkular yang berkelanjutan.
“Harapannya, terjadi pergerakan ekonomi sirkular di daerah, di mana uang yang masuk bisa terus berputar di wilayah tersebut dan meningkatkan produktivitas lokal,” tambah Dadan.
Untuk memastikan kualitas gizi tetap terjaga, BGN juga menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG yang direkrut dari daerah masing-masing. Langkah ini memungkinkan penyesuaian menu dengan potensi pangan lokal sekaligus preferensi masyarakat setempat.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan aspek kesehatan dan ekonomi, program ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, BGN menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi guna memastikan program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, serta benar-benar memberikan manfaat optimal baik dari sisi pemenuhan gizi maupun penguatan ekonomi daerah.
(Emed Tarmedi)
