JAKARTA, BERITA INDUSTRI.ID Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengingatkan bahwa praktik pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi merusak kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah.
Menurut Qodari, alokasi dana sebesar Rp10.000 untuk setiap komponen bahan pangan bisa berkurang apabila ada pungli di tingkat yayasan atau pihak terkait. Dampaknya, bahan pangan yang digunakan bisa menurun kualitasnya, bahkan berisiko menimbulkan keracunan, Senin (22/9/25).
“Keberhasilan MBG bukan semata soal anggaran, tetapi ditentukan oleh tata kelola yang bersih, transparan, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP),” tegas Qodari.
KSP menilai, mekanisme perekrutan investor SPPG melalui yayasan rawan penyalahgunaan. Untuk itu, ia mengusulkan agar perekrutan dilakukan secara terbuka melalui sistem daring, dengan titik-titik SPPG yang jelas serta persyaratan yang transparan.
Dengan sistem tersebut, setiap pihak yang memenuhi syarat bisa langsung terlibat, dan jika tidak mampu, posisinya digantikan pendaftar berikutnya. Mekanisme ini diharapkan dapat meminimalisir pungli sekaligus memastikan distribusi pangan bergizi sesuai standar.
Qodari menambahkan, pengawasan ketat menjadi kunci agar MBG berjalan optimal. “Jika pungli dibiarkan, bukan hanya mutu pangan yang menurun, tetapi juga kepercayaan publik terhadap program pemerintah bisa terganggu,” ujarnya.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting.
Sumber : Antara
(Emed Tarmedi)
