KARAWANG | BERITAINDUSTRI.ID– Proses rekrutmen karyawan yang dilakukan PT FCC Indonesia di SMKN 12 Bandung pada 21 Juli 2025 menuai kontroversi. Sejumlah elemen masyarakat Karawang, mulai dari warga, aktivis, hingga tokoh lokal, mempertanyakan alasan pemilihan lokasi seleksi di luar daerah, padahal tingkat pengangguran di Karawang sendiri masih cukup tinggi.
Menanggapi hal itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang menggelar audiensi pada Rabu (23/7/2025) yang dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain Kepala Disnakertrans Karawang, Humas DPP GMPI Mr. Kim, Ketua Paguyuban Sundawani, Ketua GMBI Karawang, Kepala Desa Wadas, Karang Taruna Desa Wadas, perwakilan manajemen PT FCC Indonesia, serta sejumlah aktivis.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Disnakertrans Karawang, Rosmalia Dewi menegaskan bahwa pihaknya sengaja menghadirkan langsung manajemen perusahaan guna mencegah kesalahpahaman yang lebih besar. “Kami di pemerintahan tentu berdiri bersama masyarakat Karawang. Saya pribadi langsung dihubungi Bupati agar segera menindaklanjuti isu ini,” ujarnya.
Namun, pernyataan dari pihak PT FCC justru menyulut emosi sejumlah peserta audiensi. Mereka menyebutkan bahwa pihaknya sebenarnya sudah menggelar tes seleksi di beberapa sekolah di Karawang, namun hasilnya dianggap belum memenuhi standar, padahal materi tes hanya setara tingkat SMP. Perusahaan juga menilai respons Disnaker Karawang kurang cepat jika dibandingkan dengan Bandung.
Pernyataan tersebut memicu respons keras dari Mr. Kim, selaku Humas DPP GMPI. “Jangan hina kecerdasan warga Karawang. Kalau memang adil, ayo uji kemampuan anak-anak Karawang secara terbuka. Masalahnya, hasil tes tidak pernah dipublikasikan. Banyak praktik titip-menitip lewat orang dalam. Kita tidak anti pendatang, tapi utamakan dulu warga lokal,” ujarnya dengan tegas.
Hal serupa disampaikan oleh Kepala Desa Wadas, H. Jujun. Ia menyayangkan kurangnya koordinasi perusahaan dengan pemerintah desa. “Kalau mereka butuh SDM berkualitas, kenapa tidak libatkan kami? Desa bisa bantu edukasi, menyediakan tempat pelatihan, bahkan kami siap usulkan bantuan alat lewat program CSR,” jelasnya.
Disnakertrans Karawang sendiri menyebutkan bahwa pihaknya terus berupaya menekan angka pengangguran dan sangat terbuka bekerja sama dengan semua perusahaan. “Masalah ketenagakerjaan bukan hanya tanggung jawab dinas. Semua pihak harus ambil bagian. Jangan kaku dan tertutup, mari kita cari solusi bersama,” ucap Kadisnakertrans.
Ketegangan meningkat saat manajemen PT FCC kembali menegaskan bahwa fasilitas untuk seleksi di Karawang belum siap dan hasil tes lokal masih di bawah standar. Hal tersebut memicu reaksi keras dari peserta audiensi yang menilai pernyataan itu mendiskreditkan tenaga kerja Karawang.
Kasus ini kembali menyorot persoalan lama terkait rendahnya kepercayaan sebagian perusahaan terhadap sistem BKK dan peran Disnaker di Karawang. Bahkan, muncul dugaan adanya kerja sama tertutup antara perusahaan dan BKK luar daerah yang berpotensi merugikan masyarakat setempat.
Audiensi kemudian ditutup dengan desakan agar PT FCC Indonesia, serta perusahaan lainnya, lebih terbuka terhadap masyarakat Karawang dan menjadikan tenaga kerja lokal sebagai prioritas utama. Pemerintah daerah juga didorong untuk lebih tegas terhadap indikasi praktik rekrutmen diskriminatif yang merugikan warga Karawang.
(Red)
