KARAWANG | BERITAINDUSTRI.ID – Praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian SH, MH, menilai langkah Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh dalam melakukan restrukturisasi kepengurusan PD Petrogas Persada merupakan langkah yang tepat.
Oleh karena itu, Askun (sapaan akrabnya) meminta agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang segera mengembalikan uang dividen atau kas Petrogas sebesar Rp 101 miliar lebih yang sempat disita oleh Kejari.
Ketua DPC PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Karawang ini kembali menegaskan bahwa uang Rp 101 miliar lebih yang disita Kejari untuk dijadikan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi Petrogas, bukanlah uang kerugian negara sebesar Rp 7,1 miliar lebih yang disinyalir dinikmati oleh tersangka Giovanni Bintang Raharjo.
Menurutnya, uang tersebut merupakan dividen atau kas Petrogas hasil dari operasional pengelolaan migas di Karawang selama ini.
“Saya tegaskan ya, Rp 101 miliar itu bukan kerugian negara, tapi kas Petrogas yang disita Kejaksaan. Menurut saya uang tersebut tidak bisa dijadikan barang bukti di pengadilan nanti. Oleh karenanya harus segera dikembalikan ke kas Petrogas lagi,” tutur Askun kepada Redaksi Opiniplus.com.
Diketahui, hari ini Pemkab Karawang telah melakukan restrukturisasi kepengurusan PD Petrogas Persada, yakni dengan menunjuk Kabag Ekonomi Setda Karawang, Yayat Rohayati sebagai Ketua Dewas Petrogas, serta memilih Agus Rivai sebagai anggota dewas dari unsur profesional melalui panitia seleksi (Pansel).
Untuk tahap seleksi jajaran Direksi Petrogas, Pemkab menargetkan prosesnya rampung hingga akhir Desember 2025 agar BUMD Petrogas bisa kembali beroperasi secara normal.
Dalam proses seleksi jajaran Direksi Petrogas melalui Pansel nanti, tidak akan menggunakan dana dari APBD, melainkan akan menggunakan kas internal Petrogas.
“Lah, sekarang gimana mau digelar Pansel Direksi Petrogas kalau uang kas-nya saja masih disita Kejaksaan. Makanya saya minta Kejaksaan segera kembalikan duit Rp 101 miliar. Itu kan bukan uang kerugian negara, ngapain harus ditahan-tahan (disita),” tegas Askun.
Terakhir, Askun juga mempertanyakan perkembangan terbaru hasil penyidikan dugaan korupsi Petrogas yang hingga kini belum ada kejelasan.
Pasalnya, sudah lebih dari satu bulan penyidikan dugaan korupsi tersebut belum menunjukkan perkembangan informasi dari pihak Kejari, sejak penetapan Plt Dirut Petrogas, Giovanni Bintang Raharjo sebagai tersangka pada 18 Juni 2025 lalu.
“Ingat loh, sampai hari ini publik masih menunggu hasil penyidikan Kejaksaan. Apakah tersangkanya tunggal, Giovanni sendiri, atau ada tersangka lain? Kapan perkaranya mulai disidangkan di Tipikor, karena ini sudah satu bulan lebih?” tanya Askun.
“Apakah Kejaksaan sudah bisa mengamankan kerugian negara dalam dugaan korupsi ini, yakni Rp 7,1 miliar lebih yang disinyalir dinikmati oleh tersangka Giovanni?” tandasnya.
(Red)
