KARAWANG | BERITAINDUSTRI.ID— Pernyataan Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, Aris Purwanto, di salah satu media online beberapa hari lalu menimbulkan polemik publik usai menyebut adanya “faktor eks” yang mempengaruhi dugaan jual beli proyek di dinasnya.
Aris bahkan menyebut dirinya sebagai pejabat struktural dan PPK tidak kuasa menghadapi “lingkaran” tersebut. Publik pun kembali mengaitkan pernyataan ini dengan isu skema fee proyek yang disebut-sebut sudah menjadi ‘rahasia umum’, sehingga berdampak terhadap kualitas pekerjaan fisik.
Beberapa hari kemudian, Aris mengklarifikasi bahwa istilah lingkaran yang dimaksud adalah konsep pentahelix, yaitu kolaborasi unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat/komunitas, dan media dalam pembangunan daerah.
Dinilai Membuat Alasan Pembenaran
Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan Asep Agustian SH MH menilai klarifikasi Aris soal pentahelix hanya upaya pembenaran, karena pernyataan awalnya terlanjur memicu kegaduhan.
“Katanya dia akademisi dan doktor. Masa bicara ke wartawan seperti itu?” ujar Asep.
Asep menilai Bidang SDA PUPR sejak dipimpin Aris memang sering menjadi sorotan, khususnya terkait isu dugaan setoran fee untuk mendapatkan paket pekerjaan.
“Maka saya minta Bupati mengevaluasi Kabid SDA PUPR ini. Bupati harus memastikan benar atau tidak adanya praktik jual beli proyek seperti itu,” tegasnya.
Minta APH Tidak Tutup Mata
Asep yang akrab disapa Askun juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Pidsus Kejaksaan Negeri Karawang, tidak diam.
“Kejaksaan Pidsus berani nggak? Kalau APH tidak berani, berarti ada apa-apa dengan Kabid SDA PUPR ini,” kata Askun.
Askun bahkan menantang agar dibuka secara terang siapa oknum yang disebut menempatkan seseorang untuk menarik fee dari pemborong.
“Hari ini saya garis bawahi, APH berani tidak memeriksa pejabat yang merasa paling bersih selama menjabat?” ujarnya.
Ingatkan Jangan Main-main dengan Bupati
Askun juga mengingatkan agar pejabat PUPR tidak bermain-main dengan Bupati Karawang Aep Syaepuloh yang dianggap paham konstruksi karena latar belakang pengusaha.
“Kalau coba main-main, saya yakin bakal dipindahkan. Pernyataan seperti itu bisa memalukan kepemimpinan bupati,” ucapnya.
Askun menegaskan persoalan ini harus diusut tuntas.
“Kalau APH tidak selidiki, berarti ada pentahelix antara Kabid SDA PUPR dengan APH,” tutupnya.
(Red)
