KARAWANG, BERITAINDUSTRI.ID – Pemerintah Kabupaten Karawang menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh proses perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tata Kelola Sektor Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK RI yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Rapat dipimpin oleh Plh. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Arief, didampingi Kasatgas Korsup Wilayah II, Kasatgas Penindakan Wilayah II, serta PIC Jawa Barat Korsup Wilayah II KPK RI.
Dari Pemerintah Kabupaten Karawang hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., M.P., para Asisten Daerah, Inspektur, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah yang memaparkan tata kelola perencanaan pembangunan, penganggaran APBD, pengelolaan Pokok Pikiran DPRD, pengadaan barang dan jasa, hingga penguatan sistem pengawasan internal pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E. menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang siap menindaklanjuti seluruh arahan dan rekomendasi KPK RI melalui penyempurnaan sistem pemerintahan, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, setiap aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Pokok Pikiran DPRD harus dapat diwujudkan secara tepat sasaran, efektif, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah, kemampuan fiskal pemerintah, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Plh. Direktur Korsup Wilayah II KPK RI, Arief, menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat terjadi di mana saja dan menimpa siapa saja. Oleh karena itu, KPK terus mendorong pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas pengelolaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan sistem pengawasan.
Sementara itu, PIC Korsup Wilayah II KPK RI, Irawati, memberikan sejumlah catatan penting terkait perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi anggaran, penyusunan perencanaan teknis yang berkualitas, pemilihan metode pengadaan barang dan jasa yang tepat, serta pentingnya pengawasan yang didukung data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mewakili Bupati Karawang, Sekretaris Daerah H. Asep Aang Rahmatullah menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum evaluasi bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
“Forum ini menjadi sarana evaluasi bersama dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Kami berkomitmen melakukan perubahan di seluruh tatanan pemerintahan, termasuk membangun komitmen bersama seluruh ASN melalui pakta integritas antikorupsi,” ujar Sekda.
Ia juga menjelaskan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 terus dilakukan secara akuntabel. Bahkan, postur APBD yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan telah mengalami tiga kali pergeseran anggaran sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pembangunan serta menjaga disiplin pengelolaan keuangan daerah.
Melalui penguatan tata kelola tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang berharap setiap program pembangunan yang didanai APBD, termasuk program yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui Pokok Pikiran DPRD, mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat budaya birokrasi yang bersih, profesional, transparan, dan berintegritas demi terwujudnya pemerintahan yang efektif serta berorientasi pada pelayanan publik.
(Emed Tarmedi)
