JAKARTA, BERITAINDUSTRI.ID – Sejak lama koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian nasional. Namun dalam praktik, kiprahnya masih jauh dari potensi yang diharapkan. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2024) mencatat, jumlah koperasi aktif mencapai sekitar 127 ribu unit dengan anggota 27 juta orang. Meski demikian, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru sekitar 5 persen, jauh tertinggal dibanding UMKM yang menyumbang 61 persen PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja.
Kehadiran gagasan Koperasi Merah Putih dinilai relevan di tengah tantangan kebangkitan ekonomi nasional. Namun, koperasi ini harus ditempatkan dengan visi yang tepat: bukan sebagai pesaing UMKM, melainkan sebagai hub ekosistem usaha rakyat. Dengan positioning demikian, koperasi dapat memperkuat jumlah, kualitas, dan daya saing pelaku UMKM.
Menurut Sekjen BPP HIPMI yang juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Unpad Dr, Anggawira, Koperasi Merah Putih seharusnya berfungsi sebagai pusat konsolidasi dan fasilitasi, bukan menjadi pemain baru yang bersaing dengan anggotanya. Ada beberapa peran strategis yang bisa dimainkan, Rabu(24/9/25).
Pertama, pada sektor pembiayaan. Hingga kini, rasio kredit UMKM baru 19,6 persen dari total kredit perbankan (OJK, 2024). Koperasi bisa menjembatani kesenjangan ini melalui skema pembiayaan kolektif.
Kedua, pada sektor distribusi dan logistik. Biaya logistik Indonesia masih 23,5 persen dari PDB, menjadikan produk UMKM kurang kompetitif. Koperasi dapat bertindak sebagai agregator distribusi sehingga efisiensi meningkat.
Ketiga, pada pasar digital dan ekspor. Saat ini baru 18 persen UMKM terhubung ke ekosistem digital, dan kontribusi UMKM terhadap ekspor hanya sekitar 15 persen. Koperasi bisa menjadi lokomotif digitalisasi sekaligus pintu internasionalisasi produk rakyat.
Potensi besar tersebut tidak lepas dari sejumlah tantangan mendasar. Pertama, mindset tradisional koperasi yang masih identik dengan simpan pinjam, bukan ekosistem bisnis modern. Kedua, tata kelola kelembagaan yang lemah, di mana banyak koperasi hanya berfungsi administratif tanpa orientasi usaha. Ketiga, rendahnya integrasi digital, padahal baru sekitar 20 persen koperasi yang terdigitalisasi.
1. Fragmentasi kelembagaan akibat banyaknya program koperasi dan UMKM yang berjalan parsial di kementerian, BUMN, maupun asosiasi.
2. Dominasi usaha mikro (98,68 persen dari total UMKM) yang membuat koperasi harus bekerja ekstra untuk mendorong pelaku naik kelas.
3. Minimnya insentif fiskal dan dukungan regulasi yang mendorong koperasi tumbuh sebagai entitas modern.
Jika tantangan-tantangan tersebut tidak diatasi, Koperasi Merah Putih berisiko kehilangan arah dan dianggap sebagai pesaing, bukan mitra strategi
Dalam visi Asta Cita Presiden Prabowo, Koperasi Merah Putih memiliki peran ideologis yang kuat. Beberapa agenda Asta Cita yang relevan antara lain:
Swasembada pangan, energi, dan air, di mana koperasi menjadi penghubung rantai pasok lokal untuk menjamin keberlanjutan bahan baku UMKM.
Industrialisasi dan hilirisasi SDA, dengan koperasi berperan sebagai agregator UMKM agar masuk ke value chain industri besar.
Peningkatan lapangan kerja dan perlindungan sosial, melalui penciptaan lapangan kerja berbasis komunitas.
Penguatan SDM dan penguasaan teknologi, dengan kemitraan koperasi bersama perguruan tinggi untuk inkubasi bisnis dan adopsi digital.
Pemerataan ekonomi berbasis UMKM, dengan koperasi sebagai katalis yang membuka akses pembiayaan dan pasar lebih luas.
Dengan narasi ideologis tersebut, koperasi bukan lagi entitas ekonomi biasa, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan bangsa.
Selama ini, berbagai subsidi pemerintah sering kali tidak tepat sasaran. Subsidi energi (BBM dan LPG 3 kg) pada 2024 mencapai Rp 186 triliun, namun sebagian besar dinikmati kelompok menengah ke atas. Subsidi beras dan pupuk yang nilainya puluhan triliun juga kerap bocor dalam distribusi.
Jika mekanisme penyaluran subsidi dilakukan melalui koperasi, penerima diwajibkan menjadi anggota koperasi. Dengan begitu, subsidi lebih tepat sasaran karena koperasi mengenali langsung anggotanya. Di sisi lain, basis keanggotaan koperasi akan menguat, dengan puluhan juta penerima subsidi masuk dalam ekosistem koperasi.
Nilai subsidi ratusan triliun tersebut juga bisa menjadi “modal kolektif raksasa” untuk menggerakkan koperasi, membiayai usaha anggota, dan memperkuat ekosistem UMKM. Dengan cara ini, subsidi tidak lagi sebatas belanja negara, melainkan investasi sosial-ekonomi.
Agar efektif, Koperasi Merah Putih harus dibangun dengan semangat kolaborasi. Koperasi dapat bermitra dengan komunitas pengusaha seperti HIPMI dan asosiasi UMKM, menggandeng perguruan tinggi untuk peningkatan kapasitas SDM, serta bersinergi dengan pemerintah dan BUMN guna memperluas akses pasar.
Yang terpenting, subsidi pemerintah harus dijadikan instrumen penguatan koperasi. Dengan demikian, Koperasi Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga motor pemerataan kesejahteraan nasional.
Koperasi Merah Putih tidak boleh jatuh ke jebakan menjadi pesaing UMKM. Dengan positioning sebagai hub ekosistem, koperasi mampu menjembatani akses pasar, modal, teknologi, sekaligus menyalurkan subsidi secara tepat sasaran.
“Jika dijalankan konsisten, Koperasi Merah Putih akan menjadi manifestasi nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo, terutama dalam agenda pemerataan ekonomi, industrialisasi, dan peningkatan kualitas SDM. Koperasi akan menjadi pilar kebangkitan ekonomi rakyat, dari ideologi menuju ekosistem bisnis yang kuat, serta lokomotif menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Sekjen BPP HIPMI.
(Emed Tarmedi)
