Indramayu. beritaindustri.online I Menjawab polemik terkait Masa perpanjangan waktu jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun bagi kepala desa yang habis masa jabatannya di bulan februari 2024, yang sebagai landasan hukumnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di jelaskan pada pasal 118 huruf e.
“Kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan februari 2024 dapat di perpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Bupati Indramayu berkirim surat ke Kemendagri Nomor: 800/1042-DPMD tanggal 8 Mei 2024 hal permohonan penjelasan peralihan masa jabatan kepala desa.
Maka berdasarkan surat balasan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 1100.3.5.5/1947/BPD, Hal: tanggapan atas permohonan penjelasan peralihan masa jabatan kepala desa, tertanggal 13 Mei 2024.
Surat di tujukan kepada : 1.Pj.Gubernur Jawa barat.
2.Bupati Indramayu. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, merujuk pada huruf c) “untuk perpanjangan masa jabatan dilakukan perubahan atas keputusan Bupati dengan menetapkan masa jabatan terhitung sejak tanggal 11 februari 2024 sampai dengan tanggal 11 februari 2026.”
d)”Adapun hak- hak penghasilan kepala desa yang mendapat perpanjangan 2 (dua) tahun diperhitungkan sejak tanggal dikukuhkan oleh Bupati.
Selanjutnya Pj. Gubernur sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat untuk melalukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten indramayu berdasarkan pasal 114 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, serta pada kesempatan pertama melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri u.p
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
Semoga informasi ini benar adanya dan secara tidak langsung menjawab apa yang di kehendaki atau di usulkan oleh para mantan kepala desa yang habis masa jabatannya di bulan februari 2024.
Jimi Puji Hartono
