JAKARTA, BERITAINDUSTRI.ID – Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bachtiar Baharuddin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, Sabtu (18/10/25).
Menurut Bachtiar, berdasarkan hasil sejumlah riset, sekitar 70 hingga 80 persen masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) bukan karena kesadaran politik, melainkan karena adanya iming-iming materi dari pihak tertentu.
“Hari ini lebih dari 70 persen, bahkan ada yang memberi angka 80 persen. Jadi politik uang itu sesuatu yang luar biasa. Orang datang ke TPS itu bukan karena kesadaran politik, tetapi karena politik uang,” ujar Bachtiar dalam acara Launching Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) di Jakarta Barat, Sabtu (18/10/2025).
Bachtiar menjelaskan, tingginya praktik politik uang tak lepas dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Berdasarkan data World Bank, sekitar 194,7 juta penduduk dari total 285 juta warga Indonesia tergolong miskin atau berpendapatan rendah.
“Kenapa itu terjadi? Karena memang tingkat kemiskinan kita tinggi. World Bank mencatat sekitar 194,7 juta penduduk kita berada pada kategori miskin,” tuturnya.
Selain faktor ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat juga berpengaruh besar terhadap kualitas partisipasi politik. Bachtiar menyebut, hanya sekitar 6,8 hingga 7 persen masyarakat yang merupakan lulusan perguruan tinggi, sementara lebih dari 65 persen masih berpendidikan SMP dan sekitar 24 persen putus sekolah.
Dalam kesempatan yang sama, Bachtiar menyoroti pentingnya pengukuran kualitas partisipasi politik masyarakat. Ia menilai, Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu dielaborasi lebih dalam agar mampu menggambarkan realitas politik masyarakat Indonesia.
“Kondisi faktual seperti ini harus kita elaborasi lebih jauh. Apakah IPP ini mampu mendeteksi fenomena politik uang dan rendahnya kesadaran politik? Karena hal itu menyangkut kualitas demokrasi kita,” ujarnya.
KPU RI sendiri membagi indeks partisipasi pemilih menjadi tiga kategori, yaitu participatory, engagement, dan involvement.
Kategori participatory menggambarkan pemilih yang aktif secara substantif, tidak hanya hadir di TPS tetapi juga memiliki kepedulian terhadap proses demokrasi.
Engagement menggambarkan pemilih yang mengikuti prosedur pemilihan seperti terdaftar di DPT dan hadir di TPS.
Sementara involvement menunjukkan partisipasi minimal tanpa kesadaran politik yang mendalam.
Berdasarkan data KPU, hanya empat provinsi (10,8 persen) yang berhasil mencapai kategori participatory, yakni Jawa Timur (80,87), Jawa Tengah (79,10), Sulawesi Utara (79,05), dan Sulawesi Selatan (78,27). Sementara 31 provinsi (83,8 persen) masih berada dalam kategori engagement.
Sumber : Kompas
(Emed Tarmedi)
