JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Gizi Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), Muhammad Sirod, menegaskan bahwa kebijakan pemenuhan gizi, khususnya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), merupakan intervensi hulu yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia dan efektivitas kebijakan ekonomi di masa depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Sirod dalam menanggapi perdebatan publik terkait pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy yang menyebut bahwa intervensi gizi lebih mendesak dibanding penciptaan lapangan kerja.
Menurut Sirod, pernyataan Kepala Bappenas perlu dipahami sebagai penegasan urutan kebijakan pembangunan, bukan sebagai dikotomi antara gizi dan lapangan kerja.
“Gizi bekerja pada fase pembentukan kapasitas manusia. Sementara lapangan kerja bekerja pada fase pemanfaatan kapasitas tersebut. Kalau fondasi manusianya rapuh, kebijakan ekonomi tidak akan optimal,” ujar Sirod, Selasa (13/1/2026).
Sirod menjelaskan bahwa masalah gizi, terutama pada anak dan ibu hamil, memiliki jendela waktu biologis yang sangat terbatas, yakni pada periode 1.000 hari pertama kehidupan. Jika intervensi terlambat, dampaknya sulit diperbaiki di kemudian hari.
Kekurangan gizi pada fase awal kehidupan, lanjutnya, berdampak langsung pada perkembangan otak, sistem imun, serta kapasitas belajar, yang kemudian berpengaruh terhadap produktivitas kerja di usia dewasa.
“Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi soal kehilangan modal manusia yang bersifat permanen. Karena itu, intervensi gizi tidak bisa menunggu sampai kebijakan ekonomi berjalan,” tegasnya.
Ia juga merujuk pada berbagai studi ekonomi pembangunan yang menunjukkan bahwa investasi pada anak usia dini memberikan tingkat pengembalian sosial dan ekonomi tertinggi dibandingkan intervensi di fase kehidupan berikutnya.
Dalam konteks ketenagakerjaan, Sirod menilai penciptaan lapangan kerja tanpa dibarengi peningkatan kualitas gizi dan kesehatan berisiko menghasilkan tenaga kerja berproduktivitas rendah.
“ILO sendiri menegaskan bahwa status kesehatan dan gizi sangat menentukan produktivitas tenaga kerja. Jadi, kualitas SDM itu prasyarat, bukan akibat dari penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Ia menambahkan, penyerapan tenaga kerja tanpa peningkatan kapasitas manusia akan menekan upah, memperbesar sektor informal, dan memperpanjang ketergantungan pada bantuan sosial.
Sebagai organisasi yang fokus pada sektor pertanian, DPN HKTI juga melihat bahwa Program MBG memiliki potensi ekonomi yang signifikan bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal.
Menurut Sirod, pelaksanaan MBG menciptakan permintaan terstruktur terhadap bahan pangan, jasa pengolahan, distribusi, dan tenaga kerja di daerah.
“Jika rantai pasoknya dikelola dengan melibatkan petani lokal, koperasi, dan UMKM pangan, maka MBG bisa menjadi pengungkit ekonomi desa sekaligus menjaga stabilitas produksi pertanian,” jelasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa tujuan utama MBG tetap pada pembangunan modal manusia, sementara dampak ekonomi merupakan efek turunan yang harus dikelola dengan tata kelola yang baik.
Sirod menilai kebijakan gizi, pendidikan dasar, dan kesehatan preventif merupakan tiga pilar intervensi hulu yang menjadi fondasi keberhasilan pembangunan ekonomi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau tiga sektor ini kuat, maka kebijakan industri, investasi, dan penciptaan lapangan kerja akan jauh lebih efektif. Bonus demografi hanya akan menjadi bonus jika kualitas manusianya benar-benar siap,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perdebatan publik seharusnya diarahkan pada bagaimana menyinergikan kebijakan gizi, pertanian, pendidikan, dan ekonomi, bukan mempertentangkannya.
“Pertanyaannya bukan gizi atau lapangan kerja, tapi kapan masing-masing kebijakan harus didahulukan agar dampaknya maksimal bagi masa depan bangsa,” pungkasnya.
(Emed Tarmedi)
