JAKARTA, BERITAINDUSTRI.ID – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait dukungan pemerintah desa terhadap program nasional, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa para kepala desa yang tergabung dalam AKSI memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pembangunan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden, khususnya dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Para kepala desa menyampaikan dukungan terhadap program Asta Cita Presiden, khususnya Program Makan Bergizi Gratis dan pembentukan koperasi jasa di desa. Selain memberikan dukungan, mereka juga menyampaikan sejumlah masukan teknis agar pelaksanaan program di lapangan berjalan optimal,” ujar Dasco.
Dalam pertemuan tersebut, AKSI juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa, termasuk pengadaan lahan untuk koperasi desa, pengelolaan usaha berkelanjutan, serta keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pelaksanaan Program MBG.
Menurut Dasco, keterlibatan BUMDes dinilai strategis untuk menjaga rantai pasok bahan pangan bergizi serta memastikan perputaran uang tetap berada di desa.
“Mereka berharap agar BUMDes dapat dilibatkan dalam pelaksanaan MBG, sehingga perputaran ekonomi bisa tumbuh dari desa dan memberi efek langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat,” imbuhnya.
Program Kopdes Merah Putih sendiri dirancang untuk menjadi instrumen ekonomi desa yang menopang pelaksanaan MBG. Melalui koperasi desa, pemerintah berharap terbangun jaringan ekonomi desa yang tangguh, dengan koperasi berperan sebagai pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun sebagai pemasok bahan baku pangan.
Beberapa proyek percontohan telah dilakukan di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Buru, dan akan diperluas ke berbagai wilayah lainnya dalam waktu dekat.
Dasco menegaskan bahwa DPR RI akan terus memantau dan mendukung berbagai inisiatif yang memperkuat kemandirian desa serta memastikan sinergi antara DPR, pemerintah, dan para kepala desa berjalan optimal.
“Keterlibatan kepala desa harus diperkuat supaya perputaran uang di desa dapat menimbulkan efek pendapatan dan meningkatkan ekonomi lokal,” tegasnya.
Dengan kolaborasi yang solid antara DPR RI, pemerintah, dan desa, diharapkan implementasi Program MBG dan Kopdes Merah Putih dapat memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan gizi masyarakat, serta penguatan ekonomi berbasis desa.
(Emed Tarmedi)
