JAKARTA, BERITAINDUSTRI.ID – Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai upaya menghadirkan sistem demokrasi yang lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menegaskan bahwa skema pilkada melalui DPRD dinilai mampu menekan pemborosan anggaran dan menurunkan tingginya ongkos politik yang selama ini menjadi tantangan dalam pilkada langsung.
“Gerindra berada pada posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur. Dari sisi efisiensi proses, mekanisme, serta anggaran, skema ini patut dipertimbangkan secara serius,” ujar Sugiono, Senin (29/12/2025).
Menurutnya, kebutuhan anggaran pilkada langsung dari tahun ke tahun terus meningkat signifikan. Pada 2015, dana hibah pilkada dari APBD tercatat hampir Rp7 triliun, sementara pada 2024 angkanya melonjak menembus lebih dari Rp37 triliun. Anggaran sebesar itu, kata Sugiono, seharusnya dapat dialihkan untuk program-program yang lebih produktif, terutama yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.
Selain persoalan anggaran, Sugiono juga menyoroti mahalnya biaya politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah. Tingginya ongkos kampanye dinilai kerap menghambat munculnya figur-figur potensial dan berintegritas untuk berkompetisi secara sehat.
“Kita harus membuka ruang agar orang-orang yang benar-benar memiliki kapasitas dan niat mengabdi kepada masyarakat bisa maju tanpa terbebani biaya kampanye yang luar biasa mahal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sugiono menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi. Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu, sehingga tetap memiliki legitimasi demokratis. Bahkan, ia menilai mekanisme ini berpotensi meningkatkan akuntabilitas karena prosesnya dapat diawasi secara lebih ketat oleh publik.
“Akuntabilitasnya justru bisa lebih kuat. Partai politik tentu harus tetap memperhatikan kehendak konstituen agar dapat bertahan dan dipercaya masyarakat,” tambahnya.
Gerindra juga menilai pilkada melalui DPRD berpeluang mengurangi polarisasi sosial yang kerap terjadi dalam pilkada langsung. Meski demikian, Sugiono menekankan bahwa wacana ini harus dibahas secara terbuka, komprehensif, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak berkembang menjadi proses yang tertutup.
“Ini harus dikaji secara mendalam dengan melibatkan berbagai unsur, sehingga menghasilkan sistem yang benar-benar bermanfaat bagi demokrasi dan rakyat,” pungkasnya.
(Emed Tarmedi)
