JAKARTA — Pengelolaan sampah organik menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan antara jajaran Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi di kantor PT. Suri Nusantara Jaya, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah peluang kolaborasi dunia usaha, termasuk keterlibatan pengusaha dalam membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menangani sampah dari sumber.
Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta Uchy Hardiman mengatakan, dunia usaha perlu mengambil bagian dalam membangun model pengelolaan sampah yang dapat diterapkan secara operasional. Salah satu yang didorong adalah pengolahan sampah sayuran dari pasar menjadi kompos melalui proses pemilahan, pencacahan, penguraian, dan pematangan bahan organik.
Gagasan tersebut memperoleh relevansi kuat dengan kondisi persampahan Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut timbulan sampah Jakarta kini telah mencapai lebih dari 9.000 ton per hari. Sampah organik menyumbang sekitar 49,87 persen dari total timbulan, sedangkan sampah plastik sekitar 22,95 persen. Pemerintah juga mulai menggeser pola pengelolaan dari angkut-buang menjadi pilah-angkut-olah.
Pasar menjadi salah satu titik penting karena menghasilkan sampah organik dalam jumlah besar dan relatif mudah dipilah sejak sumbernya. Pemerintah DKI mencatat Pasar Kramat Jati, misalnya, menghasilkan sekitar enam ton sampah per hari, dengan 75–80 persen di antaranya berupa sampah organik seperti sisa sayuran, buah, daun, dan makanan.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengurangan beban tempat pemrosesan akhir tidak cukup mengandalkan penambahan armada pengangkut. Sampah organik yang masih memiliki nilai guna perlu dipisahkan dan diolah sedekat mungkin dengan sumbernya. Kompos menjadi salah satu keluaran yang relatif sederhana karena bahan bakunya tersedia setiap hari dan produknya dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan pertanian perkotaan, penghijauan, maupun ruang terbuka hijau.
*Ketua Umum DPC HIPPI Jakarta Utara Edy Witjaksono* sebelumnya telah menjalankan piloting pengelolaan sampah di sejumlah lokasi. Inisiatif tersebut diarahkan menjadi model hilirisasi yang mempertemukan pengumpulan sampah, proses pengolahan, pemanfaatan hasil, dan keterlibatan pelaku usaha dalam satu rantai kegiatan.
Model yang didorong dimulai dari pemilahan sampah organik di pasar. Sampah sayuran kemudian dikumpulkan dan dicacah untuk memperkecil ukuran bahan. Bahan tersebut dicampur dengan material pendukung dan dekomposer, kemudian ditempatkan pada wadah atau area pengomposan. Proses berikutnya membutuhkan pengaturan kelembapan, aerasi, dan pembalikan secara berkala sampai bahan mengalami dekomposisi dan menjadi kompos matang.
Skema tersebut dapat membentuk rantai nilai baru. Pengelola pasar menyediakan sistem pemilahan dan pengumpulan, petugas kebersihan menjalankan penanganan awal, pengelola sampah mengoperasikan fasilitas pengolahan, sementara pelaku usaha dapat mengambil peran pada penyediaan teknologi, investasi fasilitas, distribusi produk, hingga pemanfaatan kompos. Pemerintah berperan menetapkan standar, memberikan ruang kolaborasi, memastikan kepatuhan, dan mengintegrasikan model tersebut dengan kebijakan persampahan daerah.
Arah ini sejalan dengan strategi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta 2025–2029 yang menempatkan pengurangan dan penanganan sampah secara kolaboratif sebagai sasaran strategis. Renstra tersebut juga mengarahkan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan prinsip ekonomi sirkular, termasuk melalui penguatan fasilitas pengolahan dan pemanfaatan kembali sampah sebagai sumber daya.
Kebutuhan terhadap model semacam itu semakin terlihat dari pengalaman Pasar Induk Kramat Jati. Pada Maret 2026, penumpukan sampah di kawasan pasar tersebut diperkirakan mencapai 6.970 ton setelah terjadi gangguan pengangkutan. Pemerintah kemudian menambah armada untuk mempercepat penanganan. Peristiwa tersebut memperlihatkan risiko ketika sistem pengelolaan terlalu bergantung pada kelancaran pengangkutan menuju fasilitas akhir.
Pada Mei 2026, Pemprov DKI juga telah menguji pengolahan sampah organik di Area 7 Pasar Kramat Jati. Sekitar lima ton sampah per hari diolah menjadi pupuk organik, termasuk pupuk cair dan kompos. Pemerintah menyatakan pengolahan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut gerakan pemilahan sampah dan membuka ruang kerja sama dengan masyarakat yang memiliki perhatian pada pengelolaan sampah.
Bagi HIPPI DKI, perkembangan tersebut membuka ruang bagi dunia usaha untuk masuk melalui model kemitraan yang terukur. Model yang dikembangkan HIPPI Jakarta Utara diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bagi Kadin DKI dalam menyusun usulan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fokusnya bukan hanya pada teknologi pengolahan, tetapi juga pada pembagian peran, skema pembiayaan, kepastian lokasi, pasar bagi produk kompos, standar operasional, serta indikator pengurangan sampah yang dapat diukur.
Uchy Hardiman berharap inisiatif yang telah dimulai HIPPI Jakarta Utara dapat dilanjutkan pada skala yang lebih luas. Hasil pembelajaran dari piloting akan menjadi bahan untuk menyusun model yang dapat ditawarkan kepada Kadin DKI dan selanjutnya dibawa dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut dari komunikasi dunia usaha dengan Ketua DPRD DKI Jakarta mengenai peluang kolaborasi pengusaha dalam menjawab persoalan perkotaan. Kadin DKI selanjutnya diharapkan dapat membawa usulan yang lebih matang kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, terutama dalam bentuk model kerja sama yang memiliki lokasi, pelaku, teknologi, pembiayaan, target pengurangan sampah, serta keluaran ekonomi yang jelas.
Persoalan sampah Jakarta membutuhkan pendekatan yang dapat bekerja setiap hari di tingkat sumber. Pasar memiliki karakter yang mendukung pendekatan tersebut karena jenis sampahnya relatif terkonsentrasi dan sebagian besar berasal dari bahan organik. Jika pemilahan berjalan sejak awal, sebagian sampah dapat dialihkan dari rantai angkut dan buang menjadi bahan baku produksi.
Pengolahan sampah sayuran menjadi kompos juga memberikan ukuran keberhasilan yang konkret. Pemerintah dan dunia usaha dapat menghitung berapa ton sampah organik yang dipilah, berapa volume yang masuk proses pengomposan, berapa kompos yang dihasilkan, berapa biaya pengolahannya, serta berapa ton sampah yang tidak perlu dikirim ke fasilitas akhir. Parameter tersebut penting agar program pengelolaan sampah dapat dinilai berdasarkan kinerja, bukan hanya jumlah fasilitas yang dibangun.
Jakarta sendiri mulai menunjukkan perubahan pada pola pengelolaan sampah. Pemerintah DKI melaporkan bahwa volume sampah yang dikelola melalui bank sampah meningkat dari 1.046 ton menjadi 1.432 ton, sementara pengiriman sampah ke TPST Bantargebang berkurang sekitar 500 ton per hari. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pengurangan dari sumber dapat memberikan dampak terhadap beban sistem hilir apabila dilakukan secara konsisten.
HIPPI DKI melihat peluang untuk memperluas pendekatan tersebut melalui kemitraan dengan pemerintah. Dunia usaha dapat masuk pada bagian yang membutuhkan kemampuan operasional dan investasi, sedangkan pemerintah memastikan kebijakan, regulasi, akses lokasi, serta integrasi dengan sistem persampahan kota. Dengan pembagian peran yang jelas, pengelolaan sampah organik dapat berkembang dari kegiatan kebersihan menjadi sistem ekonomi sirkular yang menghasilkan manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi.
(Emed Tarmed)
