KARAWANG | BERITAINDUSTRI.ID – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, Drs. Wawan Setiawan Natakusumah, M.M., menjelaskan bahwa mekanisme pemberian bantuan anggaran kepada organisasi olahraga, termasuk National Paralympic Committee Indonesia (NPCI), dilakukan melalui sistem hibah daerah yang dikelola secara mandiri oleh masing-masing organisasi penerima.
Pernyataan tersebut disampaikan Wawan Setiawan kepada media Beritaindustri.id di kantornya, pada Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, pola pengelolaan dana hibah tersebut sama seperti yang diterapkan kepada organisasi olahraga lain, seperti KONI dan Pramuka.
“Kami di Dispora hanya menyalurkan dana hibah sesuai ketentuan dan besaran anggaran yang sudah ditetapkan. Teknis pelaksanaan di lapangan, termasuk biaya transportasi, honor, dan penginapan, menjadi tanggung jawab organisasi penerima hibah — dalam hal ini NPCI,” jelasnya.
Kadispora menegaskan, setiap organisasi penerima hibah memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan dana sesuai prioritas masing-masing cabang olahraga (cabor).
“Misalnya KONI mendapat alokasi beberapa miliar rupiah dan membaginya sesuai kebutuhan internal cabor. Kami tidak bisa ikut campur dalam pembagian tersebut. Dispora hanya memastikan proses penyaluran hibah berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan BPK,” ujarnya.
Menanggapi belum terakomodasinya cabang olahraga Tunarungu (TRW) dalam kegiatan tahun anggaran berjalan, Wawan menjelaskan bahwa hal tersebut bisa diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya.
“Kalau ada cabor baru seperti Tunarungu yang belum ter-cover, NPCI bisa mengajukan penambahan anggaran di tahun depan. Misalnya dari Rp150 juta menjadi Rp200 juta, tergantung hasil pembahasan bersama TAPD dan Bupati,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran daerah juga menjadi faktor yang perlu dipahami bersama, sebab dana transfer dari pusat dan provinsi kerap mengalami pengurangan.
“Kami juga sering menghadapi keterbatasan dana transfer dari pusat maupun provinsi. Jadi semua usulan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.
(Jun@)
