JAKARTA, BERITAINDUSTRI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk terus memperkuat tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai langkah strategis dalam mencegah potensi tindak pidana korupsi. Dorongan tersebut disampaikan menyusul besarnya alokasi usulan Pokir Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp355,28 miliar dengan total 3.147 paket pekerjaan.
Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah antara KPK dan Pemerintah Kabupaten Karawang yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Arif Nurcahyo, menegaskan bahwa besarnya anggaran harus diiringi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, seluruh proses perencanaan dan penganggaran harus terbebas dari kepentingan politik serta benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa Pokir merupakan instrumen yang sah dalam menampung aspirasi masyarakat, namun mekanisme penyusunannya wajib dilakukan secara terbuka, terdokumentasi dengan baik, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
KPK juga mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) menjaga integritas dan saling mengingatkan apabila menemukan potensi penyimpangan. Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta tetap profesional dalam menjalankan tugas tanpa intervensi kepentingan tertentu.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, alokasi Pokir terbesar berada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) sebesar Rp192,93 miliar untuk 2.254 paket pekerjaan. Selanjutnya Dinas PUPR memperoleh alokasi Rp75,32 miliar untuk 404 paket, sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp54,20 miliar untuk 312 paket pekerjaan.
Selain mencermati besarnya nilai Pokir, KPK juga menyoroti postur APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026. Dari total APBD sebesar Rp5,565 triliun, nilai belanja pengadaan mencapai Rp2,912 triliun atau sekitar 52,33 persen dari keseluruhan anggaran. Kondisi tersebut dinilai memerlukan sistem pengawasan yang semakin kuat agar seluruh proses pengadaan barang dan jasa berlangsung secara kompetitif, transparan, efektif, dan akuntabel.
KPK mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Karawang dalam Monitoring Center for Prevention (MCSP) Tahun 2025 yang memperoleh skor 91,17 atau masih berada pada kategori hijau. Meski demikian, KPK menilai penguatan budaya integritas tetap perlu dilakukan karena nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 masih berada pada angka 68,17.
Koordinator Satgas Korsup Wilayah II KPK, Irawati, menambahkan bahwa penguatan tata kelola harus dimulai sejak tahap perencanaan. Seluruh usulan Pokir harus melalui proses verifikasi yang memadai, memiliki dokumen pendukung yang lengkap, serta sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan yang berlaku.
KPK juga meminta Pemerintah Kabupaten Karawang memastikan pemaketan pekerjaan dilakukan secara tepat sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya pengondisian penyedia maupun pembagian paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Selain itu, KPK mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi publik melalui pengumuman 100 persen Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP. Berdasarkan data pemerintah daerah, Karawang telah mengumumkan seluruh RUP dengan total 13.698 paket pengadaan senilai Rp2,912 triliun, sementara belanja non-pengadaan mencapai Rp2,653 triliun.
Menanggapi berbagai rekomendasi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang berkomitmen penuh memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, sehat, transparan, dan berintegritas.
Menurutnya, berbagai masukan dari KPK menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan sistem, termasuk menyusun pedoman khusus mengenai pengelolaan Pokir agar seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Asep menjelaskan bahwa besarnya alokasi Pokir pada Dinas PRKP merupakan respons terhadap tingginya kebutuhan masyarakat di sektor perumahan dan infrastruktur dasar. Saat ini Kabupaten Karawang masih memiliki hampir 37 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang memerlukan penanganan. Bahkan Karawang menjadi salah satu daerah dengan alokasi anggaran penanganan RTLH terbesar di Indonesia sehingga kebutuhan pembangunan di sektor tersebut sangat tinggi.
Ia berharap pendampingan KPK dapat terus memperkuat budaya integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang serta menjadi pengingat bagi seluruh aparatur untuk menjaga amanah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan penguatan tata kelola, transparansi penganggaran, serta peningkatan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten Karawang optimistis mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, sehingga setiap anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Sumber : KPK RI
(Redaksi)
