JAKARTA, BERITAINDUSTRI.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa air yang digunakan dalam proses memasak untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus merupakan air bersertifikat, seperti air galon atau air isi ulang yang telah melalui proses sertifikasi. Kebijakan ini diterapkan untuk menjamin keamanan dan higienitas makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah penerima manfaat program tersebut.
“Air yang digunakan untuk memasak makan bergizi itu harus air yang bersertifikat atau boleh dikatakan air galonan atau isi ulang yang memang sudah melalui proses sertifikasi,”
ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, banyak kasus gangguan pencernaan di daerah disebabkan oleh kualitas air yang buruk. Karena itu, BGN berkomitmen meningkatkan standar kebersihan dan keamanan pangan dalam setiap tahapan pelaksanaan MBG, mulai dari bahan baku hingga proses penyajian di sekolah.
Sebagai langkah preventif, Dadan menyampaikan bahwa BGN akan menerapkan kebijakan pembatasan jumlah penerima manfaat di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar kualitas pengelolaan makanan lebih terjamin.
Setiap SPPG akan melayani 2.000–2.500 penerima manfaat, dan dapat mencapai 3.000 penerima apabila memiliki juru masak bersertifikat.
“Kita minta agar SPPG baru didampingi juru masak profesional selama lima hari pertama operasi, dan bisa diperpanjang bila dibutuhkan,” jelas Dadan.
Selain itu, BGN tengah melengkapi seluruh dapur SPPG dengan alat uji cepat (rapid test) untuk memastikan kualitas bahan baku dan hasil masakan sebelum dibagikan kepada siswa. Langkah ini diambil setelah muncul beberapa kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah.
Dalam upaya menjaga higienitas, BGN juga berencana melengkapi setiap dapur SPPG dengan alat sterilisasi food tray, yang mampu mengeringkan peralatan makan dalam waktu tiga menit dengan suhu 120 derajat Celsius.
“Food tray yang sudah dicuci bisa langsung dikeringkan dengan suhu tinggi agar steril dan aman digunakan,” tambah Dadan.
Ia menegaskan, kebijakan ini terinspirasi dari praktik di Jepang yang telah memiliki pengalaman lebih dari satu abad dalam penyediaan makan bergizi untuk anak sekolah. Berdasarkan studi BGN, sekitar 90 persen gangguan pencernaan berasal dari kualitas bahan baku dan air yang tidak memenuhi standar.
Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan aman, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus mencegah terulangnya kasus keracunan yang sempat terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
“Kami berupaya agar tidak ada lagi insiden keracunan. Standar kebersihan dan keamanan harus menjadi prioritas utama,” pungkas Dadan.
Sumber : Kompas
(Emed Tarmedi)
