KARAWANG, BERITAINDUSTRI.ID – Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Karawang, Dr (Cand) H. Emed Tarmedi, A.Md.Kep., S.KM., MH.Kes, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk nyata pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas pangan dan kesehatan bagi anak-anak Indonesia, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, pemenuhan gizi yang layak bagi anak merupakan amanat konstitusi sekaligus tanggung jawab negara dalam memastikan kualitas generasi masa depan. “Program MBG bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara, terutama anak-anak sekolah dan santri yang menjadi kelompok rentan dalam isu gizi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data terbaru, angka stunting di Indonesia saat ini masih berada di kisaran 18,8 persen. Angka tersebut dinilai masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang telah berhasil menekan prevalensi stunting hingga sekitar 5 persen. Kondisi ini, kata dia, menuntut adanya langkah intervensi yang lebih konkret, sistematis, dan berkelanjutan.
“Indonesia harus melakukan intervensi gizi sensitif dan spesifik secara bersamaan. Salah satu bentuk intervensi langsung adalah dengan memberikan pemenuhan gizi kepada B3 (ibu hamil ibu menyusui balita), anak sekolah, dan santri. Tujuannya jelas, yakni mencegah stunting, memperbaiki status gizi, meningkatkan kecerdasan, menumbuhkan semangat belajar, serta menurunkan angka kesakitan pada anak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Emed menilai bahwa dampak Program MBG tidak hanya berhenti pada aspek kesehatan, tetapi juga memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah terbukti mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar.
“Setiap SPPG melibatkan tenaga kerja lokal, mulai dari tenaga pengolah makanan, distribusi, hingga pengadaan bahan baku. Ini menciptakan perputaran ekonomi di daerah dan memperkuat ketahanan pangan lokal, terutama jika bahan pangan disuplai oleh petani setempat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, kelompok tani, serta pelaku UMKM pangan agar pelaksanaan program berjalan optimal dan tepat sasaran. Dengan kolaborasi yang baik, Program MBG diyakini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam penanganan gizi, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Jika kita ingin menuju Indonesia Emas 2045, maka fondasinya adalah generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Program MBG adalah salah satu instrumen strategis untuk mewujudkan itu,” pungkasnya.
(Redaksi)
