JAKARTA, BERITAINDUSTRI.ID – Wacana pengangkatan warga negara asing (WNA) sebagai pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memunculkan perdebatan publik. Namun, pengamat kebijakan publik M. Sirod menilai langkah tersebut justru sebagai trobosan positif dan realistis untuk memperkuat profesionalisme serta daya saing global BUMN Indonesia, Sabtu (18/10/25).
“Ini bukan ancaman terhadap kedaulatan, tapi tantangan untuk membuka diri terhadap talenta global terbaik,” ujar Sirod. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan arah transformasi BUMN dari pola birokratis menjadi korporatis yang kompetitif dan profesional.
Sirod menekankan pentingnya perubahan kultur di tubuh BUMN yang selama ini masih dibayangi feodalisme dan praktik “geng-gengan”. Ia membandingkan kultur kerja di Eropa dan Amerika yang disiplin dan meritokratis dengan kondisi di Indonesia yang masih sarat relasi personal.
“Masuknya profesional asing bisa menjadi cultural shock therapy agar BUMN belajar disiplin, objektif, dan berorientasi hasil,” tegasnya.
Menurut Sirod, inilah momentum untuk mempercepat perubahan budaya kerja menuju sistem berbasis kinerja dan meritokrasi.
Menanggapi kekhawatiran soal kontrol nasional, Sirod memastikan bahwa pengawasan hukum tetap dalam koridor Indonesia.
“Sekalipun WNA memimpin BUMN, mereka tunduk pada hukum nasional termasuk pengawasan oleh KPK dan lembaga audit negara,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa DPR dan pemerintah kini tengah mendorong sistem rekrutmen yang memungkinkan masuknya profesional global tanpa kehilangan kendali hukum dan kepentingan nasional.
Sirod juga menyinggung langkah Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan tokoh-tokoh global seperti Ray Dalio dan Thaksin Shinawatra sebagai penasihat ekonomi.
“Ini menandakan arah kebijakan ekonomi Indonesia sudah berskala global. Jika ingin menyaingi Singapura atau Vietnam, maka eksekutif kita juga harus bertaraf internasional,” ujarnya.
Menurutnya, penolakan terhadap WNA sering lahir dari pemahaman nasionalisme yang sempit.
“Nasionalisme bukan berarti menolak asing, tapi memastikan kebermanfaatannya bagi bangsa,” tegas Sirod.
Ia menilai bahwa putra daerah tetap penting, namun semua harus bersaing secara meritokratis, bukan karena faktor asal atau kedekatan politik.
Sirod tidak menutup mata bahwa banyak BUMN masih “sakit” akibat budaya lama yang kolutif dan tidak efisien.
“Masuknya profesional asing bisa menjadi solusi agar BUMN dikelola secara objektif berdasarkan ukuran kinerja dan akuntabilitas, bukan loyalitas politik,” katanya.
Menjawab kekhawatiran soal korupsi, ia menilai Indonesia masih lebih baik dibanding beberapa negara lain di kawasan.
“Kasus kita belum separah 1MDB di Malaysia, tapi pembenahan sistem dan kultur tetap mutlak dilakukan,” ujarnya.
M. Sirod menyebut inisiatif Presiden Prabowo membuka peluang bagi WNA memimpin BUMN sebagai langkah berani dan realistis.
“Rakyat sudah lelah melihat BUMN merugi karena budaya ‘main di bawah meja’. Saatnya BUMN dipimpin oleh talenta terbaik dari mana pun asalkan transparan, terukur, dan menguntungkan negara,” pungkasnya.
(Emed Tarmedi)
