KARAWANG | BERITAINDUSTRI.ID– Program Seratus Hari Kerja Bupati (Sehati) yang dicanangkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karawang, H. Aep dan H. Maslani, menuai sorotan. Pasalnya, ketidaksinkronan antara Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang justru mencoreng semangat pembangunan yang ingin diwujudkan.
Proyek pemasangan marka jalan oleh Dishub Karawang justru tertutup oleh aspal dari proyek peningkatan jalan (pengaspalan) yang dilaksanakan Dinas PUPR. Kejadian ini ditemukan di antaranya di Jalan Nagasari, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, dan Jalan Wijayakusumah, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur.
Pemerhati kebijakan publik, Asep Agustian, menilai kondisi tersebut sebagai bukti lemahnya koordinasi antar-OPD. Ia menyebut proyek pengadaan dan pemasangan marka jalan Dishub sudah disorot publik karena dinilai sarat kejanggalan, dan kini ditambah persoalan baru.
“Saya tidak bermaksud tendensius terhadap Dishub, tapi kinerja mereka memang belum baik. Pejabat di lingkungan Dishub seharusnya dievaluasi oleh BKPSDM, mulai dari kepala dinas, kepala bidang, hingga kepala seksi,” tegasnya kepada awak media, Kamis (22/5/2025).
Asep yang juga Ketua DPC Peradi Karawang, meminta Bupati H. Aep Syaepuloh untuk turun tangan mengevaluasi kinerja pejabat Dishub secara menyeluruh dan menempatkan orang yang lebih kompeten di posisi strategis.
Ia juga mengkritik klarifikasi dari Plt Kabid yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut. Menurutnya, klarifikasi tersebut hanya pembenaran semata. Terlebih, penggunaan e-katalog versi 5 yang sudah tidak berlaku sejak Januari 2025 dinilai sebagai bentuk kelalaian administrasi.
“Kalau anggaran tidak bisa dicairkan, bagaimana nasib pelaksananya? Kasihan mereka. Bupati harus segera menempatkan para pejabat ini di posisi yang lebih sesuai,” ucapnya.
Ia menambahkan, buruknya koordinasi juga terlihat dari fakta bahwa Plt Kabid Sarpras Dishub yang sebelumnya pernah bertugas di PUPR, ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik antar-OPD.
“Kenapa pemasangan marka tidak ditunda saja jika memang ada rencana pengaspalan? Akhirnya sekarang harus dicat ulang, buang-buang anggaran,” ujar Asep.
Tak hanya Dishub, Asep juga menyoroti kinerja Kabid Jembatan dan Jalan Dinas PUPR Karawang, Tri Winarto, yang dinilai lemah dalam pengawasan proyek.
“Saya mengkritisi bukan karena tidak suka, tapi karena ini menyangkut anggaran negara. Jangan sampai nanti saling lempar tanggung jawab karena kurang koordinasi,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, upaya team redaksi untuk mengonfirmasi Kabid Jembatan dan Jalan Dinas PUPR Karawang, Tri Winarto, belum membuahkan hasil. Ia belum memberikan jawaban terkait proyek hotmix yang menimpa marka jalan. Upaya konfirmasi ke Plt Kabid Sarpras Dishub Karawang, Niken Dihe, juga belum membuahkan respon. Akun WhatsApp miliknya hanya terlihat centang satu sejak kemarin.
(Jun@)
