JAKARTA, BERITAINDUSTRI.ID – Delegasi Alumni IPB, Satgas Pangan ICMI, dan HIPMI melakukan pertemuan kerja dengan Staf Khusus Menteri PPN/BAPPENAS, Prof. Eriyatno, di Ruang Staf Khusus Menteri, BAPPENAS, kawasan Surapati, Menteng. Pertemuan berlangsung pada 6 Januari 2025 pukul 14.30–17.00 dan membahas perumusan desain rantai pasok program MBG berbasis pendekatan sistem.
Prof. Eriyatno, MSAE merupakan guru besar Fakultas Teknik dan Teknologi IPB, lulusan University of Michigan, dan pakar sistem. Dalam pertemuan ini, ia menekankan bahwa desain rantai pasok MBG perlu disusun sebagai sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan indikator kinerja yang terukur.
Delegasi IPB diwakili oleh Kustarie, petani cabai dan socio-preneur dari DPD Himpunan Alumni IPB Jawa Barat. Hadir pula Melissa Hamid selaku Ketua Badan Otonom Womenpreneur BPP HIPMI, Rhesa Yogaswara mewakili Satgas Pangan ICMI, serta Muhammad Sirod selaku Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Gizi. Komposisi delegasi mencerminkan keterkaitan antara produsen, pelaku usaha, dan organisasi kebijakan.
Pembahasan difokuskan pada modernisasi sistem MBG agar efisien, konsisten, dan berkelanjutan. Rantai pasok diposisikan mencakup produksi primer, pengolahan, distribusi, dan pengendalian mutu dengan dukungan data, standar operasional, dan mekanisme koordinasi antaraktor.
Prof. Eriyatno menyampaikan bahwa modernisasi UKM pangan dijalankan melalui penerapan STEM yang relevan dengan kondisi lokal. Pendekatan ini berfokus pada peningkatan produktivitas, konsistensi kualitas, dan adopsi teknologi tepat guna sebagai dasar penguatan rantai pasok.
Peran UKM dibahas dalam kerangka social enterprise. UKM diarahkan memiliki struktur usaha yang layak secara finansial, memberikan dampak sosial yang terukur, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Desain ini membuka ruang konsolidasi produksi, kepastian serapan, dan kemitraan dengan sektor publik.
Aspek bioekonomi dan green innovation technology menjadi bagian dari desain sistem. Pemanfaatan sumber daya hayati diarahkan pada efisiensi, pengurangan limbah, dan peningkatan nilai tambah untuk memperkuat daya saing pangan nasional.
Satgas Pangan ICMI menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar implementasi rantai pasok MBG berjalan konsisten. Koordinasi lintas pemangku kepentingan dipandang sebagai prasyarat keberlanjutan program.
Perwakilan HIPMI menyampaikan kesiapan pelaku usaha untuk terlibat dalam ekosistem rantai pasok MBG melalui skema bisnis berbasis kontrak, transparansi, dan dukungan logistik yang andal.
Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman awal untuk menindaklanjuti pembahasan melalui forum teknis. Agenda lanjutan mencakup perumusan desain sistem operasional, pemetaan peran UKM pangan, serta penyusunan indikator dampak jangka menengah dan panjang program MBG.
(Emed Tarmedi)
