KARAWANG | BERITAINDUSTRI.ID– Dugaan praktik jual beli puing hasil pembongkaran coran jalan provinsi mencuat di wilayah Desa Cinta Asih, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Jalan tersebut diketahui dalam kondisi rusak dan direncanakan akan dilakukan pengecoran ulang.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah warga menyebutkan, puing-puing coran hasil pembongkaran diduga tidak sepenuhnya dibuang atau dikelola sesuai prosedur proyek, melainkan dikomersialkan kepada pihak tertentu. Dugaan tersebut disinyalir melibatkan oknum pengurus Karang Taruna setempat.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku mendengar langsung adanya praktik jual beli material sisa proyek tersebut. Ia juga menyebut adanya upaya pengelakan dari pihak terkait.
“Saya dengar sendiri kalau bongkahan puing coran itu dikomersilkan alias diperjualbelikan. Bahkan ada yang mengelak dan memberi keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan,” ujar warga kepada awak media. Minggu (18/1/2026)
Warga menilai, apabila dugaan tersebut benar, maka tindakan itu sangat disayangkan. Pasalnya, material sisa pembongkaran proyek jalan provinsi merupakan bagian dari aset negara yang seharusnya dikelola sesuai ketentuan dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas oleh pihak yang tidak berwenang.
Untuk mengonfirmasi informasi tersebut, awak media mencoba menghubungi Ketua Karang Taruna Desa Cinta Asih, Riyan, melalui pesan singkat WhatsApp. Menanggapi konfirmasi tersebut, Riyan membantah tudingan yang beredar.
“Waalaikum salam, hoaks kang,” tulisnya singkat, Selasa (20/1/2026).
Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, setiap aset negara, termasuk material sisa proyek pemerintah, wajib dikelola sesuai prosedur dan tidak boleh dipindahtangankan tanpa izin resmi dari instansi berwenang. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pelaksana proyek maupun dari pemerintah desa terkait dugaan tersebut. Warga berharap aparat desa, kecamatan, serta dinas terkait segera melakukan penelusuran dan klarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Masyarakat juga meminta aparat penegak hukum bertindak apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan aset negara, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pemerintah, khususnya yang menyangkut kepentingan publik seperti infrastruktur jalan.
Penulis : jun@
