JAKARTA | BERITAINDUSTRI.ONLINE- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan meniru langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Ia menilai bahwa pendekatan semacam itu tidak bisa disamaratakan di semua wilayah.
“Setiap wilayah kan berbeda-beda. Wajib militer istilahnya mungkin tidak, kalau ekstrakurikuler mungkin iya,” ujar Rano kepada wartawan saat menghadiri kegiatan pendidikan di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Jumat (2/5/2025).
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kebijakan kontroversial yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi. Dedi sebelumnya menginstruksikan agar siswa yang dianggap “nakal” atau bermasalah dikirim ke barak militer sebagai bentuk pembinaan disiplin.
Rano menekankan pentingnya pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan karakteristik daerah masing-masing. Ia menyarankan agar pembinaan karakter dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang lebih edukatif dan membangun nilai positif bagi pelajar.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga menolak untuk mengadopsi pendekatan militeristik tersebut. Menurutnya, DKI Jakarta lebih mengedepankan pendekatan humanis dalam dunia pendidikan, yang melibatkan kerja sama antara sekolah, orang tua, dan tenaga pendidik.
“Kita tidak ingin membentuk ketakutan, tapi membangun kesadaran dan tanggung jawab. Bukan soal keras, tapi tepat sasaran,” ujar Pramono dalam pernyataan terpisah.
Program pengiriman siswa ke barak militer yang dijalankan di Jawa Barat telah menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, termasuk pengamat pendidikan dan organisasi perlindungan anak. Sementara itu, pendekatan alternatif seperti yang diusulkan Rano Karno dinilai lebih sejalan dengan prinsip pendidikan berbasis karakter dan non-kekerasan.
(Red)
