KARAWANG, BERITAINDUSTRI.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah mendapat sambutan hangat dari warga Karawang. Antusiasme tersebut tampak saat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, DRG. Putih Sari, melakukan sosialisasi program di wilayah tersebut. Namun, di balik tingginya dukungan masyarakat, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan adanya tantangan besar yang harus segera diatasi, terutama soal rendahnya realisasi jumlah penerima manfaat MBG secara nasional.
Dalam paparannya, Teguh Suparngadi, S.E., Tenaga Ahli Direktorat Promosi BGN, membeberkan bahwa target penerima manfaat MBG secara nasional berada di angka 82,9 juta jiwa. Namun, hingga saat ini, pencapaian baru berada di kisaran 40,5 juta jiwa, atau sekitar 48% dari target yang harus dipenuhi.
“Kami harus mengejar target 82,9 juta penerima manfaat secara nasional, namun realisasi kami baru sekitar 40,5 juta jiwa atau 48%. Ini tantangan besar sekaligus pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan bersama,” ujar Teguh.
Lebih lanjut, Teguh menyampaikan bahwa kondisi serupa terjadi di Kabupaten Karawang. Hingga September 2025, BGN mencatat baru terdapat 53 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Jumlah itu masih jauh dari memadai untuk menjangkau 11 klaster penerima MBG, seperti peserta didik, anak balita, lansia, hingga ibu hamil.
Keterbatasan ini menyebabkan layanan gizi tidak dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran secara optimal.
“Percepatan pembangunan SPPG menjadi kunci, terutama di daerah seperti Karawang. Tanpa percepatan, kita sulit mengejar distribusi layanan yang merata sesuai kebutuhan nasional,” tegas Teguh.
BGN menekankan bahwa percepatan pembangunan SPPG tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan legislatif, termasuk dari Komisi IX DPR RI.
Kehadiran drg. Putih Sari di Karawang disebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mengingat program MBG adalah salah satu prioritas strategis pemerintah dalam memperbaiki kualitas gizi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Teguh juga memaparkan bahwa MBG tidak hanya berfungsi untuk pemenuhan gizi, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Dengan rantai pasok yang dirancang berbasis desa, program MBG membuka peluang besar bagi petani, nelayan, dan peternak sebagai supplier bahan pangan.
Potensi ekonomi ini jelas terlihat dari angka perputaran dana: Rp 1,4 triliun per bulan di Jawa Barat, dan sekitar Rp 31,8 miliar khusus di Karawang.
“Program MBG ini adalah ‘ukiran’ ekonomi. Melalui SPPG, dana program akan berputar di tingkat desa, menciptakan peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akar rumput,” jelas Teguh.
Pendekatan ini sejalan dengan arahan Presiden agar pembangunan ekonomi dimulai dari desa, memastikan manfaat program tidak hanya sampai pada penerima, tetapi juga memberikan efek domino bagi perekonomian lokal.
Pertemuan di Karawang ini menegaskan pentingnya langkah cepat dan terukur dalam memperluas jangkauan layanan MBG. Dengan percepatan pembangunan SPPG, Karawang diharapkan dapat menjadi daerah yang siap memenuhi kebutuhan gizi masyarakat serta berkontribusi mengejar target nasional.
Program MBG bukan hanya tentang angka capaian, tetapi tentang masa depan generasi muda khususnya anak-anak Karawang yang membutuhkan akses gizi berkualitas untuk tumbuh sehat dan berdaya saing.
Editor : Emed Tarmedi
