JAKARTA — Program bantuan sosial (bansos) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi dua kebijakan pemerintah yang turut mendorong tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Minggu (18/10/2026).
Berdasarkan hasil survei nasional terbaru yang dirilis Parameter Politik Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada Oktober 2026 mencapai 65,4 persen.
Angka tersebut terdiri atas 58,6 persen responden yang menyatakan puas dan 6,8 persen lainnya menyatakan sangat puas terhadap kinerja pemerintah.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyampaikan terdapat sejumlah faktor yang menjadi alasan masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah.
Peningkatan bantuan sosial menjadi faktor yang paling banyak disebut responden. Sebanyak 16,7 persen responden menyatakan peningkatan bansos menjadi salah satu faktor yang mendorong kepuasan mereka terhadap pemerintah.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial masih memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya karena manfaatnya dirasakan secara langsung oleh kelompok penerima.
Selain bansos, faktor pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu alasan kepuasan publik. Sebanyak 10,3 persen responden menilai semakin banyaknya penangkapan koruptor turut mendorong penilaian positif terhadap pemerintah.
Program Sekolah Rakyat juga masuk dalam daftar kebijakan yang disebut responden, dengan angka 9,8 persen. Program tersebut menjadi salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang mendapat perhatian dalam survei.
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut oleh 8,5 persen responden sebagai faktor yang mendorong kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
Angka tersebut menunjukkan bahwa perbaikan pelaksanaan MBG turut berkontribusi terhadap persepsi positif masyarakat. Program tersebut menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah.
Jika dibandingkan berdasarkan faktor yang disebut dalam survei, bansos berada pada angka 16,7 persen, sedangkan MBG sebesar 8,5 persen. Dengan demikian, persentase responden yang menyebut peningkatan bansos sebagai faktor kepuasan hampir dua kali lipat dibandingkan responden yang menyebut perbaikan MBG.
Hasil survei tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti bantuan sosial dan pemenuhan kebutuhan pangan melalui MBG, menjadi bagian dari faktor yang membentuk penilaian publik terhadap pemerintah. Namun, angka 16,7 persen dan 8,5 persen tersebut merupakan persentase alasan atau faktor pendorong kepuasan, bukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap masing-masing program.
(Redaksi)
