BANDUNG, BERITAINDUSTRI.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil usai Badan Gizi Nasional (BGN) menyalurkan dana sebesar Rp 50 triliun guna mendukung pelaksanaan dan pengawasan program prioritas tersebut.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa alokasi anggaran jumbo itu merupakan bentuk kontribusi penuh pemerintah pusat yang akan dicatat sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pengelolaannya tetap berada di bawah kendali Pemprov Jabar.
“Kami dari Badan Gizi Nasional akan mengirim uang kepada Jawa Barat kurang lebih Rp 50 triliun yang mohon dianggap sebagai bagian dari PAD, jadi itu kontribusi dari pusat ke daerah,” ujar Dadan, Senin (29/9/2025).
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa evaluasi mendesak perlu dilakukan lantaran Jawa Barat tercatat sebagai daerah dengan kasus keracunan MBG terbanyak, berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan BPOM.
“Satgas MBG Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan. Mulai dari penyiapan bahan baku, proses memasak, jam masak, pengiriman bahan, hingga uji kelayakan makanan sebelum dikonsumsi siswa,” jelas Dedi.
Ia menambahkan, tim khusus ini nantinya bertugas mencicipi dan memverifikasi makanan yang akan disajikan, dengan aturan ketat bahwa guru tidak boleh menjadi pihak yang melakukan uji coba.
Pembentukan satgas di tingkat provinsi dilakukan sembari menunggu lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi payung hukum nasional program MBG. Dengan dana Rp 50 triliun yang baru digelontorkan, Pemprov Jabar memastikan penggunaan anggaran lebih terfokus pada peningkatan standar kebersihan, kualitas gizi, serta sistem distribusi makanan agar kejadian keracunan tidak terulang.
Sumber : Tribunnews
(Emed Tarmedi)
