JAKARTA — Transformasi digital di lingkungan pemerintahan bukan sekadar membangun aplikasi, tetapi bagaimana teknologi mampu mengubah cara kerja pemerintah menjadi lebih responsif, terbuka, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., M.P., saat menjadi narasumber dalam forum General Session – Smart City Beyond Technology: Leadership, Innovation, and Impact for Better Cities yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Dalam forum tersebut, Sekda Karawang memaparkan pengalaman Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mendorong transformasi digital melalui portal layanan pengaduan masyarakat Tanggap Karawang (TANGKAR) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang.
Menurut Asep Aang, perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat harus diikuti dengan perubahan pola kerja pemerintah. Pengaduan masyarakat, kata dia, tidak boleh hanya dipandang sebagai keluhan, tetapi harus dimanfaatkan sebagai sumber informasi strategis bagi pemerintah.
«“Masyarakat berubah sangat cepat, maka cara pemerintah bekerja juga harus berubah. Pengaduan masyarakat bukan sekadar keluhan, melainkan sensor sosial, indikator kualitas pelayanan, early warning system, serta sumber data untuk pengambilan keputusan,” tegasnya.»
Ia menjelaskan, keberadaan TANGKAR menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk menangkap aspirasi dan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat. Data pengaduan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menentukan kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sepanjang tahun 2026, terhitung sejak Januari hingga 19 Juni, TANGKAR telah menerima sebanyak 3.214 pengaduan masyarakat.
Data tersebut menunjukkan bahwa kanal digital dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, tingginya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur.
Asep Aang menegaskan bahwa teknologi pada dasarnya hanyalah alat pendukung. Keberhasilan transformasi digital justru sangat ditentukan oleh kesiapan kepemimpinan, penguatan tata kelola pemerintahan, kolaborasi lintas sektor, integrasi data dan sistem, serta kemampuan pemerintah untuk terus mengembangkan inovasi.
“Teknologi itu alat. Yang paling penting adalah bagaimana kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan mampu memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang juga mendorong Government-to-Government Collaboration bersama Jakarta Smart City. Kolaborasi tersebut diarahkan pada penguatan transfer pengetahuan, tata kelola, inovasi, hingga pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, kolaborasi antarpemerintah daerah menjadi penting karena setiap daerah memiliki pengalaman dan inovasi yang dapat saling dipelajari serta dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Forum Smart City Beyond Technology: Leadership, Innovation, and Impact for Better Cities tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Dr. Sonny Hendra Sudaryana, S.T., M.MT., Bupati Banyuwangi Hj. Ipuk Fiestiandani, S.Pd., M.KP., yang hadir secara daring, serta Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Marulina Dewi Mutiara, S.STP., MPA.
Menutup pemaparannya, Sekda Karawang menekankan bahwa ukuran keberhasilan transformasi digital bukan terletak pada banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah, melainkan pada perubahan nyata dalam cara pemerintah bekerja dan melayani masyarakat.
“Transformasi digital bukan sekadar membangun aplikasi. Transformasi digital adalah membangun pemerintahan yang lebih responsif, mudah diakses, dan dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya.
(Emed Tarmedi)
