KARAWANG, BERITAINDUSTRI.ID – Pemerintah Kabupaten Karawang secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang yang digelar pada Senin (30/3/2026) di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Karawang.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, dan dihadiri oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, Wakil Bupati Karawang H. Maslani, Sekretaris Daerah Asep Aang Rahmatullah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Wakil Ketua dan Anggota DPRD, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Paripurna ini merupakan bagian penting dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD atas pelaksanaan program, kebijakan, serta penggunaan anggaran selama satu tahun berjalan.
Selain agenda utama penyampaian LKPJ Tahun 2025, rapat juga menetapkan pembentukan panitia khusus (pansus) DPRD untuk membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni:
1. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Pembentukan pansus ini diharapkan mampu memperkuat fungsi legislasi DPRD dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menegaskan bahwa kinerja pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dan progresif. Hal ini tercermin dari berbagai indikator makro yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karawang tercatat meningkat menjadi 74,59 atau naik sebesar 1,04 persen. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat dari sisi pendidikan, kesehatan, dan daya beli.
Persentase penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 7,08 persen atau turun sebesar 9,92 persen, yang menunjukkan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan menjadi 7,99 persen, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Karawang meningkat menjadi 5,06 persen atau tumbuh sebesar 20,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini turut didorong oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa yang kembali menggeliat.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) juga mengalami kenaikan menjadi 130,65 atau tumbuh 7,71 persen. Di sisi lain, tingkat ketimpangan ekonomi yang diukur melalui Gini Ratio berhasil ditekan menjadi 0,36, yang menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat semakin merata.
“Capaian indikator makro ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah bersama DPRD serta dukungan aktif masyarakat Karawang,” ujar Bupati.
Selain capaian makro ekonomi, Bupati juga memaparkan berbagai program pembangunan fisik dan peningkatan layanan publik yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2025.
Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah telah melakukan rehabilitasi terhadap 328 ruang kelas di tingkat SD dan SMP, serta membangun 19 unit ruang kelas baru (RKB) guna menunjang kegiatan belajar mengajar yang lebih layak dan berkualitas.
Di sektor kesehatan, pembangunan satu unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta pemeliharaan 16 puskesmas menjadi langkah strategis dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Pada sektor infrastruktur, pembangunan jalan sepanjang 187,35 kilometer telah dilaksanakan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Selain itu, pemerintah juga memasang 303 titik Penerangan Jalan Umum (PJU), membangun 17 unit jembatan, membangun drainase sepanjang 51.242 meter persegi, serta melakukan normalisasi saluran air guna mengurangi risiko banjir.
Program perbaikan hunian masyarakat juga terus digencarkan melalui pembangunan 3.768 unit rumah tidak layak huni (rutilahu), serta pembangunan 12 unit rumah melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sejumlah fasilitas strategis telah dibangun, antara lain Pasar Tradisional Cibuaya, Mal Pelayanan Publik (MPP) Cikampek, Kantor Kecamatan Pedes dan Ciampel, Pos Pemadam Kebakaran Rengasdengklok, GOR Panatayuda, serta pembangunan Underpass Gorowong.
Di bidang sosial, pemerintah daerah menyalurkan 1.597 bantuan sosial bagi anak terlantar serta 2.665 bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.
Sepanjang tahun 2025, Kabupaten Karawang juga mencatatkan capaian membanggakan melalui lahirnya 80 inovasi daerah serta perolehan 25 penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional.
Salah satu pencapaian prestisius adalah keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Selain itu, Kabupaten Karawang juga berhasil memecahkan Rekor MURI melalui penyelenggaraan Bazar UMKM terlama.
Prestasi ini menjadi indikator kuat bahwa tata kelola pemerintahan daerah semakin transparan, akuntabel, dan inovatif.
Di akhir penyampaiannya, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak apabila dalam pelaksanaan pemerintahan masih terdapat kekurangan.
“Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2025 masih terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna ini selanjutnya akan menjadi dasar bagi DPRD Kabupaten Karawang untuk melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap LKPJ, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan kinerja pemerintahan daerah di tahun-tahun mendatang.
(Emed Tarmedi)
