KARAWANG, BERITAINDUSTRI.ID – Pemerintah Kabupaten Karawang terus memperkuat arah pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik yang optimal melalui transformasi budaya kerja digital, efisiensi anggaran, serta percepatan realisasi program prioritas daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Staff Briefing bulan April yang dilaksanakan secara hybrid pada Senin (6/4/2026), diikuti oleh seluruh jajaran perangkat daerah hingga tingkat kecamatan.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja pemerintah daerah harus berlandaskan pada kepentingan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik berjalan maksimal, responsif, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Menurutnya, memasuki Triwulan II tahun anggaran, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat harus segera mengakselerasi pelaksanaan kegiatan. Hal ini penting untuk menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun yang berpotensi menghambat kualitas output program.
“Kerja yang benar dan berikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Samakan persepsi, jangan jadikan tugas sebagai beban. Kita harus bekerja dengan pola pikir solutif dan adaptif,” ujar Bupati.
Ia juga mengingatkan bahwa tahun 2027 diproyeksikan akan penuh dinamika, baik dari sisi kebijakan nasional maupun tantangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diminta untuk menyusun skenario kebijakan yang matang melalui perencanaan alternatif atau contingency plan.
“Kita harus siap dengan Plan A dan Plan B dalam setiap kebijakan pembangunan. Jangan sampai kita bekerja tanpa antisipasi. Perencanaan harus fleksibel namun tetap terukur,” tegasnya.
Selain percepatan program, Bupati Aep menaruh perhatian besar pada aspek efisiensi anggaran dan pengelolaan sumber daya. Ia secara khusus menginstruksikan penghematan penggunaan energi dan operasional di seluruh lingkungan kerja pemerintah daerah.
Instruksi tersebut mencakup penggunaan listrik, air, hingga bahan bakar minyak (BBM) yang harus dilakukan secara bijak dan terkontrol. Ia juga menegaskan agar seluruh kendaraan dinas operasional tidak digunakan di luar kepentingan kerja dan wajib disimpan di kantor masing-masing setelah jam kerja.
“Kendaraan dinas operasional harus tetap berada di kantor, baik di OPD maupun kecamatan. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai mengubah plat nomor menjadi hitam. Ini soal disiplin dan integritas,” tegasnya.
Selain itu, pemanfaatan ruang rapat dan fasilitas kantor juga harus dioptimalkan untuk menunjang produktivitas kerja. Ia mengingatkan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.
Dalam upaya mendorong transformasi digital, Sekretaris Daerah Karawang, Asep Aang Rahmatullah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) selama dua bulan ke depan. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurut Sekda, penerapan WFH tidak hanya bertujuan untuk efisiensi, tetapi juga untuk mengubah pola kerja ASN menjadi lebih adaptif terhadap teknologi, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan.
“WFH ini bukan berarti mengurangi kinerja, tetapi justru mendorong ASN untuk lebih produktif dengan memanfaatkan sistem digital. Ini bagian dari transformasi budaya kerja yang harus kita dorong bersama,” jelasnya.
Pada sektor kesejahteraan sosial, Bupati Karawang juga memberikan perhatian serius terhadap penanganan kemiskinan ekstrem. Ia menginstruksikan Dinas Sosial bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk memperkuat kolaborasi dalam menangani masyarakat yang masuk kategori Desil I, II, dan III.
Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi melalui penyediaan akses pekerjaan. Bupati menargetkan minimal satu anggota keluarga dari kelompok tidak mampu dapat memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan tetap.
“Penanganan kemiskinan harus berbasis data dan solusi nyata. Jangan hanya memberikan bantuan, tetapi pastikan ada akses pekerjaan bagi keluarga tersebut agar bisa mandiri,” ujarnya.
Di sisi lain, upaya percepatan penurunan angka stunting juga tetap menjadi prioritas daerah. Bupati meminta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk memastikan bahwa seluruh data stunting akurat, valid, dan terdokumentasi dengan baik sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Ia menegaskan bahwa penanganan stunting tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi.
“Data harus valid, intervensi harus tepat sasaran. Kita tidak boleh salah langkah dalam menangani stunting karena ini menyangkut masa depan generasi Karawang,” tegasnya.
Rapat Staff Briefing ini diikuti oleh Wakil Bupati Karawang H. Maslani, Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, Staf Ahli Bupati, seluruh kepala SKPD, serta para camat se-Kabupaten Karawang, baik secara langsung maupun melalui sambungan virtual.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Karawang menegaskan komitmennya untuk terus melakukan reformasi birokrasi, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, tepat, dan berbasis digital.
Dengan sinergi dan konsistensi seluruh jajaran, Karawang optimistis mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan sekaligus mewujudkan pemerintahan yang modern, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(Emed Tarmedi)
