JAKARTA, BERITAINDUSTRI.ID – Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat mencapai 75,1 persen. Angka ini tidak hanya mencerminkan tingkat legitimasi politik yang kuat, tetapi juga menunjukkan daya tahan pemerintahan dalam menghadapi tekanan global yang kian kompleks.
Temuan tersebut berasal dari survei nasional yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia pada 2–8 Maret 2026. Survei ini memotret persepsi publik terhadap kinerja pemerintah, efektivitas program prioritas, hingga kondisi sosial dan politik nasional secara umum.
Dalam lanskap global yang tengah diliputi ketidakpastian mulai dari perlambatan ekonomi dunia, fluktuasi harga energi, hingga ketegangan geopolitik di berbagai kawasan tingkat kepercayaan publik yang tinggi menjadi indikator penting stabilitas domestik.
Peneliti utama Poltracking, Masduri Amrawi, menyebut bahwa capaian 75,1 persen merupakan “modal sosial dan politik” yang sangat strategis bagi pemerintah.
Menurutnya, kepercayaan publik yang kuat memungkinkan pemerintah memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam mengambil kebijakan, termasuk kebijakan yang bersifat adaptif terhadap dinamika global.
“Ini menunjukkan persepsi publik terhadap pemerintahan tetap stabil dan positif, meskipun tekanan eksternal cukup besar,” ujarnya.
Selain tingkat kepercayaan, survei juga mencatat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah berada di angka 74,1 persen. Sementara itu, kepuasan terhadap Presiden secara personal mencapai 74,9 persen.
Angka-angka tersebut menunjukkan konsistensi persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan. Dalam konteks politik, stabilitas kepuasan publik menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi kekuasaan sekaligus meminimalkan potensi gejolak sosial.
Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah dinilai masih relevan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Survei mengidentifikasi sejumlah faktor yang mendorong tingginya tingkat kepuasan publik. Program makan bergizi gratis menjadi kontributor terbesar dengan angka sekitar 23 persen.
Program ini dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi dan mengurangi beban ekonomi keluarga.
Selain itu, bantuan sosial pemerintah menyumbang 13,8 persen terhadap tingkat kepuasan. Bantuan tersebut dinilai membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi global.
Di luar program sosial, gaya kepemimpinan juga menjadi faktor penting. Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai tegas, responsif, dan mampu memberikan arah kebijakan yang jelas dalam berbagai isu nasional.
Dalam aspek sosial, survei menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Indonesia relatif kondusif. Sebanyak 77,8 persen responden menilai kerukunan antarumat beragama berada dalam kondisi baik.
Sementara itu, sekitar 69 persen responden menilai keamanan dan persatuan nasional tetap terjaga.
Data ini memperlihatkan bahwa stabilitas sosial masih menjadi kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Dalam banyak kasus, ketahanan sosial sering kali menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas negara di tengah krisis.
Tingginya tingkat kepercayaan publik memiliki implikasi luas, tidak hanya dalam konteks politik tetapi juga ekonomi.
Dari sisi politik, legitimasi yang kuat memberikan pemerintah ruang untuk menjalankan agenda reformasi, termasuk transformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
Sementara dari sisi ekonomi, stabilitas politik dan sosial menjadi faktor penting dalam menarik investasi, baik domestik maupun asing. Investor cenderung melihat stabilitas sebagai indikator utama dalam menentukan keputusan investasi.
Dengan demikian, capaian ini dapat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.
Survei Poltracking Indonesia dilakukan terhadap 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Responden merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Metode yang digunakan adalah stratified multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh enumerator terlatih. Validasi data dilakukan dengan membandingkan hasil survei dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020.
Selain itu, quality control dilakukan melalui spot check terhadap 20 persen sampel, verifikasi ulang melalui telepon, serta pemantauan berbasis aplikasi yang dilengkapi dengan dokumentasi foto dan geolokasi.
Meski tingkat kepercayaan publik tinggi, tantangan ke depan tetap tidak ringan. Pemerintah dihadapkan pada berbagai isu strategis seperti ketahanan pangan, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja, hingga transformasi digital.
Selain itu, dinamika global yang terus berubah menuntut kebijakan yang adaptif dan responsif.
Ke depan, konsistensi dalam menjaga kinerja serta komunikasi publik yang efektif akan menjadi kunci dalam mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat.
(Emed Tarmedi)
