JAKARTA, BERITAINDUSTRI.ID – Peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2026 yang digelar di Monumen Nasional berlangsung penuh makna dan optimisme. Momentum tahunan yang identik dengan perjuangan hak-hak pekerja tersebut kali ini diwarnai dengan sejumlah kebijakan strategis pemerintah yang dinilai sebagai langkah konkret keberpihakan negara terhadap kaum buruh.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang hadir langsung mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan tersebut, menegaskan bahwa kebijakan yang diumumkan pemerintah bukan sekadar janji, melainkan bentuk nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia, Jumat (2/5/2026).
Menurut Dasco, ada sejumlah kebijakan penting yang layak disebut sebagai “kado indah” bagi para pekerja. Kebijakan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan klasik ketenagakerjaan, terutama yang selama ini belum tersentuh secara optimal oleh regulasi.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah kepastian skema bagi hasil bagi pengemudi ojek online. Selama ini, para pengemudi kerap menghadapi ketidakpastian terkait sistem kemitraan, tarif, hingga pembagian pendapatan. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah dinilai mulai menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih adil bagi pekerja di sektor ekonomi digital.
Selain itu, langkah pemerintah dalam mendorong ratifikasi perlindungan nelayan juga menjadi perhatian penting. Nelayan sebagai bagian dari pekerja sektor maritim selama ini menghadapi berbagai risiko, mulai dari keselamatan kerja hingga jaminan sosial yang terbatas. Dengan adanya perlindungan yang lebih kuat, diharapkan kesejahteraan nelayan dapat meningkat secara signifikan.
Tidak kalah penting, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjadi tonggak bersejarah setelah diperjuangkan selama kurang lebih 22 tahun. Undang-undang ini diharapkan mampu memberikan pengakuan, perlindungan hukum, serta jaminan hak dasar bagi pekerja rumah tangga yang selama ini rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan.
“Ini adalah momentum bersejarah. Negara akhirnya benar-benar hadir untuk seluruh lapisan pekerja, termasuk mereka yang selama ini berada di sektor informal dan kurang mendapatkan perlindungan,” ujar Dasco.
Presiden Prabowo dalam sambutannya menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi titik balik dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh lagi setengah hati dalam melindungi pekerja, karena mereka merupakan tulang punggung perekonomian bangsa.
“Negara harus hadir secara totalitas. Tidak boleh ada lagi pekerja yang merasa diabaikan atau tidak dilindungi. Kesejahteraan pekerja adalah prioritas utama dalam pembangunan nasional,” tegas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Ia mengingatkan bahwa regulasi yang baik harus diikuti dengan pengawasan dan pelaksanaan yang konsisten di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, suasana peringatan May Day 2026 juga diwarnai dengan semangat kebersamaan dan harapan baru. Ribuan pekerja dari berbagai sektor hadir untuk menyuarakan aspirasi sekaligus memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
Dasco menambahkan bahwa DPR RI akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut agar benar-benar memberikan dampak nyata. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya berhenti di tingkat regulasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pekerja di seluruh Indonesia.
“Kami di DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik. Tujuannya satu, yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Peringatan May Day 2026 ini menjadi simbol kuat bahwa arah kebijakan negara semakin berpihak pada perlindungan pekerja, tidak hanya di sektor formal tetapi juga informal. Dengan berbagai langkah strategis yang telah diumumkan, pemerintah diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Sumber: sufmi_dasco / metrotv
(Emed Tarmedi)
