KARAWANG, BERITAINDUSTRI.ID – Ketua DPC Satria Banten Kabupaten Karawang, H. Engkos Koswara, menyampaikan pandangan sekaligus dukungannya terhadap upaya penguatan kualitas dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karawang. Ia menilai bahwa program yang menyasar kelompok rentan seperti balita dan ibu menyusui harus dilaksanakan dengan standar yang tinggi, terukur, dan berkelanjutan, sehingga manfaat yang diberikan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga aman dan berkualitas.
Menurut H. Engkos Koswara, aspek kualitas bahan pangan merupakan fondasi utama dalam keberhasilan program MBG. Oleh karena itu, penggunaan beras premium yang dilengkapi dengan pelabelan yang jelas pada setiap karung menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan secara konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat, Rabu 22, April 2026.
“Kami memandang bahwa kualitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program ini. Penggunaan beras premium yang disertai dengan label yang jelas bukan hanya soal standar teknis, tetapi juga bentuk tanggung jawab dalam memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar layak, aman, dan berkualitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dorongan ini juga tidak terlepas dari adanya evaluasi bersama atas kejadian di wilayah Telagasari, yang menjadi pengingat penting bagi semua pihak akan perlunya peningkatan standar, baik dari sisi bahan baku maupun tata kelola distribusi makanan dalam program bantuan pangan.
Lebih lanjut, H. Engkos Koswara menekankan bahwa penggunaan beras premium harus mengacu secara disiplin pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Dalam regulasi tersebut, beras premium memiliki parameter mutu yang jelas dan terukur, yaitu derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir menir maksimal 0,5 persen, butir patah maksimal 15 persen, serta total butir beras lainnya maksimal 1 persen.
Ia menjelaskan bahwa standar tersebut bukan sekadar angka administratif, melainkan indikator kualitas yang memiliki dampak langsung terhadap keamanan dan kelayakan konsumsi. Derajat sosoh yang tinggi mencerminkan tingkat kebersihan beras hasil penggilingan, sementara kadar air yang terkontrol berperan penting dalam mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang dapat mempercepat kerusakan pangan. Di sisi lain, rendahnya kandungan butir menir dan batas butir patah yang terjaga akan menghasilkan nasi dengan tekstur yang lebih baik, sedangkan pembatasan butir beras lainnya menjadi indikator kemurnian dan konsistensi mutu beras premium.
Dengan terpenuhinya standar tersebut, beras premium akan menghasilkan nasi yang lebih pulen, higienis, dan relatif lebih tahan lama atau tidak mudah basi. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks program MBG yang melibatkan proses distribusi makanan dalam jumlah besar dan membutuhkan waktu tertentu sebelum dikonsumsi oleh masyarakat.
Selain aspek mutu, H. Engkos Koswara juga menekankan pentingnya transparansi melalui sistem pelabelan yang jelas pada karung beras. Menurutnya, label tersebut harus memuat informasi yang lengkap dan sesuai ketentuan, seperti jenis beras, klasifikasi mutu (premium), serta spesifikasi teknis lainnya.
“Keberadaan label pada karung beras premium memiliki peran yang sangat penting sebagai bentuk jaminan mutu. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan instrumen pengawasan yang memungkinkan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dapat memastikan bahwa beras yang digunakan benar-benar sesuai standar,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pelabelan yang jelas akan memperkuat akuntabilitas dalam rantai distribusi, sekaligus meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan di lapangan.
Lebih jauh, H. Engkos Koswara mendorong agar pengawasan terhadap program MBG tidak hanya difokuskan pada bahan baku, tetapi dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pengawasan tersebut mencakup proses pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan dengan standar higienitas yang baik, sistem distribusi yang tepat waktu dan aman, hingga edukasi kepada masyarakat terkait waktu konsumsi yang dianjurkan.
Menurutnya, setiap tahapan tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dalam menjaga kualitas makanan yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus bersifat komprehensif dan terintegrasi.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, penyedia program, tenaga kesehatan, hingga elemen masyarakat, untuk bersama-sama menjaga kualitas pelaksanaan program MBG melalui kolaborasi dan pengawasan yang berkelanjutan.
“Kami meyakini bahwa dengan sinergi yang baik antar semua pihak, serta komitmen dalam menerapkan standar yang telah ditetapkan, program MBG dapat berjalan lebih optimal, aman, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat, DPC Satria Banten Kabupaten Karawang menyatakan kesiapan untuk turut berperan aktif dalam mendukung penguatan pengawasan serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya keamanan pangan.
Di akhir pernyataannya, H. Engkos Koswara berharap agar Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Karawang dapat terus ditingkatkan kualitas pelaksanaannya, sehingga tidak hanya menjadi program bantuan semata, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan, kualitas gizi, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Harapan kami, program ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan standar yang baik, pengawasan yang kuat, dan keterlibatan semua pihak, kita dapat memastikan bahwa program MBG berjalan dengan aman, berkualitas, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
(Emed Tarmedi)
