KARAWANG | BERITAINDUSTRI.ONLINE | Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri, sepertinya sudah mantap mencalonkan diri untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karawang yang akan digelar bulan November mendatang.
Acep Jamhuri diketahui bakal bersaing dengan calon petahana, Aep Syaepuloh (Bupati Karawang).
Diketahui, Acep Jamhuri atau yang akrab disapa Ajam, telah mengikuti proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Karawang dan mengantongi surat tugas dari dua partai sekaligus Demokrat dan Golkar.
Kepada awak media yang menemuinya usai menerima surat tugas dari Partai Golkar, Acep Jamhuri mengaku telah menyiapkan dengan matang pencalonannya untuk maju menjadi calon kepala daerah Kabupaten Karawang, termasuk mengurus proses administrasi pengunduran dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saya sendiri telah mengajukan surat pengunduran diri, untuk pensiun dini sekitar satu minggu yang lalu. Dan sekarang saya berproses sebagai pejabat formal menjadi tokoh non-formal,” terang Acep Jamhuri.
“Dengan sendirinya jika saya sudah resmi mengundurkan diri sebagai ASN maka jabatan sekretaris daerah pun sudah tidak akan disandang lagi,” terangnya lagi.
Acep Jamhuri pun menandaskan saat ini dirinya masih sedang terus berproses. Dengan mendaftarkan dirinya ke beberapa Partai Politik selain Golkar dan Demokrat.
“Alhamdulillah, setelah kemarin dapat surat tugas dari Demokrat, sekarang dari Partai Golkar. Tinggal nanti pasangan calonnya nunggu keputusan DPP,” ungkap Acep Jamhuri.
“Dan kita juga mendaftar ke PDIP, PAN juga PKS. Kita daftar ke semua partai. Dan terkait hasilnya biar Allah yang menata,” ucapnya
Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Karawang Mulyono mengungkapkan, kedatangan Acep Jamhuri ke kantornya adalah untuk menerima surat tugas sebagai calon bupati Karawang, dari DPD I Partai Golkar Jawa Barat.
“Tadi beliau menyampaikan visi dan misinya kepada para pengurus, juga para ketua Hasta Karya,” kata Mulyono, Senin (10/6/2024).
“Nanti surat rekomendasinya dibulan Juli. Sementara itu, surat tugas ini adalah bagian dari proses. Survey pertama sudah dilaksanakan, dan sekarang masuk survey kedua, lalu rapat teknis baru kemudian diputuskan oleh DPP,” jelasnya. (EMD)
