KARAWANG | Deraphukum.click | Pemkab Karawang telah menggelar seleksi uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang diikuti sembilan peserta Eselon III pada Selasa (25/6/2024) di Brits Hotel.
Seleksi ujikom tersebut digelar untuk mengisi kekosongan pimpinan (Eselon II) di dua organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas PUPR dan DPMD, serta satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Karawang.
Namun sangat disayangkan, pelaksanaan ujikom tersebut disebut-sebut tabrak etika tata kelola pemerintahan.
Hal itu disampaikan secara terang-terangan oleh Sekda Karawang, Acep Jamhuri, seperti dikutip delik.co.id, Selasa (25/06/2024).
“Saya ini masih menjabat Sekda Karawang yang notabennya juga sebagai Ketua Baperjakat. Harusnya secara etika dan norma, minimal BKPSDM ngasih laporan bahwa akan ada seleksi ujikom JPT Pratama,” ucap Acep.
“Laporan juga bagaimana pengembangan karir, mutasi, rotasi atau apapun itu kan semua mesti laporan ke Tim Baperjakat, tidak berdiri sendiri. Ya mungkin Plh BKPSDM Gery belum paham, dia harus hati-hati jangan sampai (kebijakannya) menjebak Bupati,” sambungnya.
Apalagi, kata Acep, ada aturan yang melarang kepala daerah lakukan rotasi mutasi enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.
“Karena pernah ada kasus Kemendagri batalkan kebijakan rotasi mutasi yang dilakukan kepala daerah lantaran dilakukan sudah masuk tahapan Pilkada,” terangnya.
“Ini bahaya, satu kurang etis karena tidak melibatkan sekda dan sisi lain dikhawatirkan tabrak aturan,” sambungnya.
Sekda Acep Jamhuri akui dirinya tidak menghadiri ujikom JPT Pratama meski ia sendiri mendapat undangan.
“Saya sudah tekankan tidak akan ikut ujikom atau evaluasi kinerja karena saya sudah ajukan permohonan pensiun dini, selesai! Mau ujikom apalagi. Saya sudah mau pensiun sebentar lagi,” tutupnya.(Red)
