KARAWANG | BERITAINDUSTRI.ID –
Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) terkait pencalonan Pemilu dan Pilkada digelar di Aula KPU Kabupaten Karawang, Selasa (5/8/2025). Acara ini dihadiri oleh Ketua KPU Karawang Mari Fitriana beserta jajaran, Forkopimda Karawang, Polres Karawang, Dandim 0604 Karawang, Kejaksaan Negeri Karawang, Ketua Komisi I DPRD Karawang, Ketua Bawaslu Karawang, Kesbangpol, perwakilan partai politik, mahasiswa, serta para dekan universitas se-Kabupaten Karawang.
Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana, menyampaikan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk menyerap masukan dari seluruh elemen, mulai dari peserta pemilu, partai politik, akademisi, mahasiswa, hingga stakeholder lainnya. Masukan tersebut berkaitan dengan proses pencalonan dalam pemilu dan pilkada, mulai dari persyaratan administratif hingga sistem pendukung informasi pencalonan.
“Kami membuka ruang untuk menerima saran dan masukan dari semua pihak terkait proses pencalonan, termasuk sistem informasi yang menunjang administrasi pencalonan,” ujar Mari.
Ia menjelaskan, hasil diskusi menunjukkan bahwa sistem informasi pencalonan sudah cukup baik, hanya perlu diperkuat dari sisi jaringan. Terkait proses pencalonan, ada sejumlah masukan dari akademisi, di antaranya usulan agar calon legislatif memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1). Namun, hal ini dinilai masih menjadi tantangan bagi partai politik karena persoalan kaderisasi.
“Masukan ini akan kami teruskan ke KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI, agar menjadi pertimbangan dalam revisi undang-undang Pemilu dan Pilkada ke depan,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135, Mari menyatakan pihaknya masih menunggu tindak lanjut revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada oleh DPR RI dan Kemendagri.
“Kita tunggu seperti apa nanti model regulasi yang akan disepakati oleh DPR dan pemerintah pusat,” ucapnya.
Di akhir acara, Mari berharap agar kegiatan FGD seperti ini mampu memperkuat demokrasi di Kabupaten Karawang serta mendorong penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif.
(Jun@)
