JAKARTA, BERITA INDUSTRI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Salah satu kebijakan yang akan ditempuh adalah pendirian kantor layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di hampir setiap kabupaten serta kantor regional di tiap provinsi.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa rencana ini ditargetkan mulai efektif pada 2026. Dengan adanya kantor layanan dan kantor regional, BGN berharap rantai pengawasan bisa lebih singkat serta distribusi gizi di lapangan dapat lebih mudah dikendalikan.
“SPPG di kabupaten dan kantor regional di provinsi akan berfungsi sebagai pusat pemantauan dan pengendali. Dengan begitu, sistem pengawasan bisa lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Dadan dalam konferensi pers, Senin (22/9/2025).
Dadan menambahkan, sejak awal tahun, BGN telah melakukan pemantauan intensif terhadap kasus-kasus terkait distribusi gizi di berbagai daerah. Data internal lembaga bahkan disebut lebih lengkap dibandingkan informasi yang beredar di publik.
Hingga saat ini, pemerintah mencatat sudah ada 22,7 juta penerima MBG di seluruh Indonesia yang dilayani oleh 7.644 SPPG. Targetnya, penerima manfaat MBG bisa mencapai 82,9 juta orang pada kuartal IV tahun 2025.
Sebagai lembaga baru, BGN masih dalam tahap penguatan organisasi. Namun, menurut Dadan, pembangunan kelembagaan dilakukan secara paralel dengan pemenuhan target nasional.
“Perlu waktu untuk mengukuhkan organisasi, tetapi karena dikejar target, kami lakukan percepatan. Yang utama adalah bagaimana target pemenuhan gizi bisa tercapai,” tegasnya.
Dengan adanya perluasan kantor layanan ini, BGN optimistis efektivitas pengawasan MBG semakin meningkat dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Sumber : Kompas
(Emed Tarmedi)
