KARAWANG, BERITAINDUSTRI.ID – Di tengah tekanan fiskal akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang mencapai Rp800 miliar, Pemerintah Kabupaten Karawang tetap berkomitmen melanjutkan program BPJS Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh masyarakat Karawang, Selasa (14/5/25).
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dikompromikan. Meski terjadi pemangkasan anggaran cukup signifikan, Pemkab Karawang tetap menyiapkan alokasi Rp310 miliar setiap tahun untuk menjamin keberlangsungan program BPJS UHC.
“Kalaupun anggaran saya dipotong Rp800 miliar, saya tidak akan mau belanja untuk masyarakat dipotong. Program kesehatan ini menyentuh langsung kebutuhan warga dan harus tetap berjalan,” tegas Bupati Aep di Kantor Bupati Karawang, Selasa (14/10/2025).
Sebelumnya, Pemkab Karawang memiliki program Karawang Sehat dengan anggaran sekitar Rp30 miliar per tahun. Namun menurut Bupati Aep, efektivitasnya perlu ditingkatkan untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat yang lebih merata dan menyeluruh. Karena itu, program BPJS UHC menjadi solusi keberlanjutan yang lebih kuat dan sistematis.
“Dulu kita punya program Karawang Sehat, tapi saya nilai perlu diperkuat agar perlindungan kesehatan masyarakat benar-benar terjamin. Maka BPJS UHC ini harus tetap berjalan, meski ada pemotongan TKD,” ujarnya.
Untuk menutup defisit akibat pemotongan dana pusat, Bupati Aep menginstruksikan langkah efisiensi di lingkungan pemerintahan, termasuk pemangkasan belanja operasional, biaya perjalanan dinas, hingga rencana penggabungan beberapa OPD.
“Saya tak ada perjalanan dinas dengan tiket pesawat sekarang. Bahkan, ada dua dinas yang akan dilebur jadi satu sebagai bentuk efisiensi. Namun anggaran pelayanan dasar masyarakat, terutama kesehatan, tidak boleh terganggu,” ungkapnya.
Program BPJS UHC Karawang memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan kapan pun dan di mana pun tanpa hambatan biaya. Mekanismenya pun dibuat sederhana warga cukup datang ke puskesmas, dan jika belum terdaftar, akan langsung didaftarkan sebagai peserta BPJS secara otomatis.
“Pemerintah ingin memastikan tidak ada warga Karawang yang kesulitan mengakses layanan kesehatan maksimal. Cukup datang ke Puskesmas ketika sakit, akan langsung didaftarkan,” jelas Aep.
Dengan berbagai langkah strategis efisiensi, Pemkab Karawang menegaskan komitmennya bahwa kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, sekalipun daerah menghadapi tekanan fiskal.
Sumber : detik
(Emed Tarmedi)
