KARAWANG | BERITAINDUSTRI.ID– Sebuah unggahan di media sosial Facebook, melalui grup Karawang Info, mendadak menjadi sorotan warganet. Unggahan tersebut berisi keluhan seorang warga terkait dugaan pungutan liar (pungli) dan praktik tidak profesional dalam proses pengurusan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di wilayah Karawang, Jawa Barat.
Dalam unggahan itu disebutkan, seorang pelapor mengeluhkan kinerja Ditjen Pajak kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui kanal WhatsApp Lapor Pak Purbaya di nomor 082240406600. Pelapor mengaku dipersulit saat mengajukan permohonan pengukuhan sebagai PKP dan diarahkan oleh oknum pegawai untuk mengurus lewat “orang dalam” dengan imbalan uang Rp 10 juta agar proses bisa cepat selesai.
“Saya manajemen perusahaan jasa di Karawang, mau bikin PKP dipersulit, akhirnya diarahkan bikin via orang dalam. Dimintai biaya Rp 10 juta, terima beres PKP,” ujar Purbaya membacakan laporan tersebut, dikutip Senin (27/10/2025).
Menanggapi laporan itu, Menkeu Purbaya pun meminta jajarannya segera menindaklanjuti dan menegaskan agar tidak ada lagi praktik yang mempersulit masyarakat.
“Tolong Pak, jangan persulit pembuatan PKP. Masa kita mau bayar PPN dan PPh malah dipersulit, bukan dipermudah. Nanti di-follow up ya, ini tim Inspektorat Jenderal yang turun, bukan orang pajak,” tegasnya.
Unggahan itu sontak menuai beragam komentar dari warga Karawang dan netizen lainnya. Banyak yang mengaku tidak heran dengan kasus tersebut karena birokrasi di daerah dinilai masih berbelit dan sarat pungli.
Salah satu netizen menulis,
“Jujur, saya di Karawang birokrasinya ribet dari bawah sampai atas. Mau tertib administrasi aja dipalakin, miris negeri ini.”
Komentar lain menyoroti perlunya sidak lintas instansi,
“Sekalian sidak pembuatan SIM juga, biar pada lempeng semua.”
Ada pula netizen yang mengaitkan kasus itu dengan budaya korupsi dan lambatnya kemajuan daerah.
“Ciri-ciri daerah yang lambat maju itu punglinya tinggi dan korupsinya tinggi. Jalan rusak, infrastruktur amburadul, padahal pendapatan daerahnya besar,” tulis akun lain.
Beberapa komentar bahkan menyinggung praktik serupa di tingkat desa.
“Ngurusin administrasi hak tanah yang cuma puluhan meter aja digetok jutaan sama orang desa, padahal bukan jual beli. Kades-nya malah yang ngasih harga,” sindir netizen lainnya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa keluhan publik terhadap praktik pungli dan birokrasi yang rumit masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk Karawang. Warganet berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat turun tangan membersihkan sistem agar masyarakat tidak terus dirugikan.
Penulis : Jun@
