KARAWANG | BERITAINDUSTRI.ID– Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk mengganti seluruh Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Ahmad Yani dengan model dekoratif dan antik menuai sorotan tajam dari warganet.
Melalui unggahan di media sosial Facebook Karawang Info, banyak warga mempertanyakan urgensi proyek tersebut yang dinilai hanya menghabiskan anggaran tanpa memperhatikan kondisi jalan dan PJU di wilayah lain yang justru lebih membutuhkan perbaikan.
Dalam unggahan itu disebutkan bahwa seluruh PJU di sepanjang Jalan Ahmad Yani akan diganti dengan desain baru yang disebut lebih estetis. Namun, langkah itu justru dianggap tidak tepat sasaran.
“PJU diganti, tapi jalan dibiarkan rusak. Apalagi depan Samsat, tambalan melulu, padahal itu depan kantor pajak kendaraan,” tulis salah satu akun.
Warganet lain juga menyoroti banyaknya PJU yang mati di jalur utama Karawang seperti di kawasan Pantura hingga perbatasan Cikalong.
“Mending benerin PJU sepanjang Pantura dari Karawang Kota sampai Jatisari, banyak banget yang mati. Ini malah yang masih bagus diganti,” tulis akun lainnya.
Kritik serupa datang dari pengguna jalan di wilayah Klari hingga Cikampek.
“Jalur Klari–Cikampek PJU-nya banyak yang mati dari jaman Fir’aun, apakah gak ada petugas yang ngontrolnya? Apa gak ada anggaran pemeliharaannya?!” tulis seorang warga dengan nada kesal.
Tak sedikit juga yang menilai proyek ini hanya berorientasi pada tampilan, bukan pada kebutuhan masyarakat.
“Daripada ganti tiang PJU cuma buat estetika, mending benerin jalanan yang udah makan korban. Pemerintah Karawang tolong pakai logika,” ujar komentar lainnya.
Sebagian warganet bahkan menyarankan agar pemerintah lebih fokus memperbaiki jalan gelap di beberapa titik rawan kecelakaan.
“Mending pasang lampu di jalur by-pass RS Islam sampai Tanjungpura yang masih gelap, atau arah Johar–Lamaran. Ahmad Yani mah masih terang,” tulis akun lain.
Unggahan tersebut mendapat ratusan komentar dan reaksi dari pengguna Facebook lain yang senada, menandakan keresahan publik terhadap prioritas pembangunan yang dianggap tidak berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.
