KARAWANG, BERITAINDUSTRI.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025. Tim ini dibentuk untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam memastikan program andalan nasional tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dalam susunan tim yang dirilis melalui Keppres tertanggal 24 Oktober 2025, posisi Ketua diemban oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), sementara Wakil Ketua I dijabat oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Wakil Ketua II oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.
Adapun posisi Sekretaris Tim diisi oleh Sekretaris Kemenko Bidang Pangan, Kasan.
Selain unsur pimpinan, tim ini juga melibatkan sejumlah menteri dan kepala lembaga lintas sektor, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menag Nasaruddin Umar, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, serta Kepala BKKBN Wihaji.
Sementara itu, Nanik S. Deyang, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi MBG.
Berdasarkan Keppres tersebut, Tim Koordinasi MBG bertugas untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, serta pengendalian penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
Fungsi utamanya meliputi penyusunan kebijakan nasional, harmonisasi pelaksanaan antara pusat dan daerah, serta penyelesaian berbagai hambatan teknis di lapangan.
“Tim Koordinasi memiliki peran strategis untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan berkualitas, melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah,” tertulis dalam Pasal 3 dan 4 Keppres 28/2025.
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo menegaskan bahwa meski capaian distribusi MBG telah mencapai 1,4 miliar menu kepada 36,2 juta penerima, pemerintah tetap berkomitmen untuk memperbaiki sistem agar tidak terjadi lagi kasus keracunan seperti yang sempat terjadi di beberapa daerah.
“Kalau 1,4 miliar dibagi 8.000 kasus, ini masih dalam koridor ilmu pengetahuan. Tapi kita ingin zero error, walau sangat sulit. Tidak boleh ada satu anak pun sakit karena makan MBG,” ujar Prabowo dalam acara wisuda di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, beberapa waktu lalu.
Presiden juga memerintahkan seluruh dapur MBG agar dilengkapi dengan alat pemeriksa kebersihan, serta memastikan seluruh tenaga dapur menerapkan standar higienitas dan sanitasi ketat dalam setiap tahapan penyajian makanan.
Pembentukan Tim Koordinasi MBG ini disebut sebagai langkah penyempurnaan setelah evaluasi pelaksanaan tahap awal program yang diakui masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama dalam aspek pengawasan kualitas makanan, distribusi bahan pangan, hingga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dengan kehadiran tim baru ini, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan gizi anak-anak Indonesia, serta penurunan angka stunting secara nasional.
(Emed Tarmedi)
