KARAWANG | BERITAINDUSTRI.ID— Pengamat kebijakan pemerintahan, Asep Agustian, kembali mengkritik penerapan konsep “pentahelix” di Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Karawang.
Ia menyoroti proyek pembangunan drainase di Jalan Puri Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, yang menelan anggaran APBD Karawang sekitar Rp1,4 miliar dan dikerjakan oleh CV Trisula Wijaya.
Menurut Asep, proyek tersebut terindikasi dikerjakan asal jadi dan diduga menyalahi kerangka acuan kerja. Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan tetap berjalan meski lokasi masih tergenang air.
“Coba tanyakan ke Kabid Pentahelix, alias Kabid SDA, karena yang pertama kali mengutarakan dengan lantang konsep pentahelix adalah dia. Yang saya tidak sukanya, dia mengklaim dalam sebuah media bahwa dalam kepemimpinannya Bidang SDA insyaAllah bersih. Ya memang ‘bersih’, bersih semuanya,” ucap Asep Agustian atau Askun dengan konotasi makna lain pada kata ‘bersih’.
“Pada akhirnya, ucapan itu akan menjadi harimaunya sendiri. Termakan oleh ucapannya sendiri,” tambahnya.
Askun menilai, klaim “bersih” seharusnya muncul dari pihak lain, bukan dari pernyataan pejabat yang bersangkutan.
“Kalau memang merasa bersih, jangan diri sendiri yang bicara. Yang menilai bersih itu harusnya orang lain. Faktanya di lapangan, proyek drainase di Puri dikerjakan dalam kondisi banjir. Lalu material pasir yang menumpuk itu untuk apa?” ujarnya.
Askun juga menyinggung proyek sabuk pantai yang lamban dan terindikasi tidak akan rampung di akhir tahun 2025, dengan anggaran hampir Rp1 miliar. Dengan dua temuan itu, ia mempertanyakan kembali dimana posisi penerapan pentahelix yang digadang-gadang.
“Dia pernah bilang soal lingkaran setan lalu dijawab dengan pentahelix. Nah sekarang, kemana unsur-unsur pentahelix itu? Saya akan terus mengkritisi klaim bersih dan soal pentahelix itu. Walaupun dia lebih pintar dan hebat, saya tidak akan berhenti menyorotinya,” ujar Askun yang juga Ketua DPC Peradi Karawang.
Dengan potret buram sejumlah proyek SDA PUPR Karawang yang ia beberkan tersebut, Askun meminta Aparat Penegak Hukum (APH) tidak tinggal diam dan segera menyelidikinya. Terlebih, Kabid SDA disebut sebagai lulusan S2 dan S3 perguruan tinggi luar negeri.
“APH harus bisa mengungkap. Kalau proyek itu tidak benar, dimana letak ketidakbenarannya. Kalau benar, dimana letak benarnya. Kalau APH tidak menyelidiki, patut dipertanyakan ada hubungan apa antara APH dengan Kabid Pentahelix. Saya tidak akan diam. Mata, telinga, kaki, tangan dan pikiran saya akan mencari sampai dimanapun,” pungkasnya.
(Red)
