JAKARTA, BERITAINDUSTRI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penegasan resmi terkait polemik pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengenai keberadaan ahli gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN, Dadan Hindayana, memastikan bahwa tenaga ahli gizi tetap menjadi komponen wajib di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Senin (17/11/2025).
Menurut Dadan, keberadaan tenaga gizi merupakan bagian fundamental dalam menjamin kualitas menu dan pemenuhan standar pelayanan MBG, meskipun ketersediaan sarjana gizi secara nasional belum mencukupi.
“Prioritas utama BGN tetap sarjana gizi. Namun jika terjadi kelangkaan, kita mengakomodasi tenaga lain yang memiliki dasar pendidikan gizi seperti sarjana kesehatan masyarakat dan teknologi pangan,” ujar Dadan.
Ia menegaskan bahwa standar MBG memang tidak menetapkan menu nasional yang seragam, namun justru karena fleksibilitas inilah diperlukan tenaga yang memahami ilmu gizi untuk menjamin kecukupan nutrisi sesuai kebutuhan daerah.
Pernyataan Cucun sebelumnya menjadi sorotan publik setelah cuplikan video forum internal menyebar luas. Dalam potongan video tersebut, Cucun menyinggung ketidaktergantungan pada ahli gizi serta menyebut adanya usulan perekrutan tenaga relawan lulusan SMA.
Klarifikasi dari Cucun menyatakan bahwa konteks sebenarnya adalah diskusi tentang kekurangan tenaga ahli gizi, yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR RI dan BGN.
“Usulan untuk mencari profesi lain bukan berasal dari saya, melainkan berkembang dari ahli gizi sendiri dalam forum itu. Saya hanya menjelaskan bahwa perubahan nomenklatur tidak mungkin dilakukan karena sudah diatur Perpres,” jelas Cucun.
Ia juga menegaskan bahwa ucapan yang viral tidak dimaksudkan untuk merendahkan profesi ahli gizi, dan ia telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di media sosial maupun dalam pertemuan dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi).
Menyusul dinamika yang terjadi, BGN bersama DPR dan Persagi telah bertemu untuk menyelaraskan persepsi dan memperkuat kerja sama dalam mempercepat pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia.
Beberapa poin kesepahaman yang mengemuka dalam pertemuan tersebut antara lain:
1. Tenaga gizi tetap wajib ada di SPPG sebagai penanggung jawab standar gizi.
2. BGN akan mengoptimalkan penugasan sarjana gizi, sembari membuka ruang selektif bagi tenaga berlatar pendidikan kesehatan masyarakat dan teknologi pangan.
3. DPR mendukung langkah BGN untuk mempercepat rekrutmen dan distribusi tenaga gizi di daerah yang kekurangan.
4. Persagi siap memperkuat pembinaan profesi, edukasi publik, dan sosialisasi standar menu MBG.
5. Seluruh pihak sepakat menjaga komunikasi agar tidak ada lagi kesalahpahaman di lapangan.
Dadan menegaskan bahwa BGN tidak akan menurunkan standar kualitas gizi dalam program MBG, sekalipun sedang menghadapi keterbatasan tenaga ahli.
“Tugas kami memastikan pelayanan gizi yang aman, berkualitas, dan layak bagi penerima manfaat. Tenaga gizi adalah elemen yang tidak bisa dihilangkan,” tegasnya.
Cucun pun menambahkan dukungan politiknya untuk memastikan program MBG berjalan optimal.
“Ini program nasional yang harus kita sukseskan bersama. Tidak ada niat sedikit pun melemahkan profesi ahli gizi. Justru kami ingin mencari solusi agar seluruh SPPG memiliki tenaga yang memadai,” katanya.
(Emed Tarmedi)
