BANDUNG, BERITAINDUSTRI.ID – Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi (MBG) tingkat Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (17/12/2025).
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Menteri Koordinator, Wakil Menteri Dalam Negeri, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, serta para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat.
Dalam arahannya, Menteri Koordinator menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Peran pemerintah daerah harus berjalan seiring dan saling menguatkan. Pengawasan berkala terhadap kualitas bahan pangan, khususnya sayur dan ikan, menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Selain itu, penguatan rantai pasok harus melibatkan KDKMP, SPPG, BUMDes, serta mitra strategis lainnya,” tegas Menteri Koordinator.
Program MBG tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi rakyat. Melalui pelibatan pelaku usaha lokal, petani, nelayan, dan UMKM, program ini diharapkan memberikan dampak luas bagi sektor pendidikan, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Secara nasional, Program MBG menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat, dengan dukungan sekitar 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan alokasi anggaran APBN sebesar Rp171 triliun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi.
Program ini juga menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator turut mengapresiasi keberadaan 145 dapur SPPG tanggap darurat yang telah beroperasi membantu masyarakat terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatra.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat menekankan perlunya perubahan paradigma dalam pengawasan Program MBG, khususnya terkait pemeriksaan kualitas makanan yang diterima siswa di sekolah. Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus memastikan makanan yang dikonsumsi benar-benar aman, layak, dan bergizi.
“Dengan APBD Jawa Barat yang mencapai sekitar Rp50 triliun, Program MBG diharapkan memiliki multiplier effect ekonomi yang kuat. Perputaran uang di masyarakat harus terasa, sekaligus berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Gubernur.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi di Jawa Barat dapat berjalan optimal, berkelanjutan, dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjamin pemenuhan hak gizi anak sebagai fondasi pembangunan bangsa.
(Emed Tarmedi)
