BEKASI | BERITAINDUSTRI.ID– Koalisi Bekasi Bersih-Bersih (KB3) secara resmi merilis hasil pemantauan mendalam terkait penanganan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Bekasi. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sejumlah tersangka dengan jeratan pasal berlapis, KB3 menilai masih banyak “kotak pandora” yang belum dibuka secara transparan oleh lembaga antirasuah tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun KB3, para tersangka dijerat dengan pasal-pasal berat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Untuk pihak penerima, dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 serta Pasal 12B terkait gratifikasi. Sementara pihak pemberi dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 13. Seluruh pasal tersebut diterapkan secara kolektif dengan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menegaskan bahwa dugaan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama.
Misteri Unsur “Tertangkap Tangan”
KB3 menyoroti munculnya keraguan publik terkait terpenuhinya unsur-unsur Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK. Setidaknya, terdapat dua poin krusial yang dinilai masih menyisakan tanda tanya.
Pertama, terkait penangkapan seketika. Dalam konsep OTT, seseorang seharusnya ditangkap saat sedang melakukan tindak pidana atau segera setelah transaksi terjadi. KB3 mempertanyakan apakah penangkapan Bupati Bekasi benar-benar berlangsung dalam sebuah transaksi aktif, atau justru merupakan hasil pengembangan perkara yang kemudian diberi label OTT.
Kedua, mengenai keberadaan barang bukti di lokasi. Sesuai definisi tertangkap tangan, seharusnya barang bukti ditemukan langsung pada pelaku saat kejadian. Namun, KB3 menilai masih terdapat kekosongan informasi apakah barang bukti yang disita benar-benar berasal dari tangan subjek hukum yang ditargetkan, atau sekadar temuan di lokasi yang kemudian dikaitkan secara sepihak.
Saksi Kunci yang Masih Misterius
KB3 juga menyoroti peran saksi kunci yang hingga kini dinilai belum diungkap secara gamblang kepada publik. Koalisi ini menyayangkan sikap KPK yang dianggap belum sepenuhnya transparan dalam membedah peran pihak-pihak yang diduga terlibat di balik layar.
“Ada peristiwa hukum yang sangat misterius di balik peran saksi kunci ini. Kami memandang KPK belum sepenuhnya terbuka dalam mengungkap siapa saja pihak yang seharusnya bertanggung jawab,” tulis KB3 dalam rilis resminya.
Anomali Penyegelan Ruang Dinas
Selain itu, KB3 mengungkap fakta menarik terkait tindakan lapangan KPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sejumlah ruang kerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas (Sekdin) sempat disegel menggunakan garis KPK (KPK Line).
Namun, kejanggalan muncul ketika tidak ada kejelasan apakah para pejabat pemilik ruangan tersebut turut diamankan atau berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Pertanyaan lain yang mencuat adalah, di mana posisi para pejabat tersebut saat OTT dilakukan.
Lebih jauh, KB3 mengkritik kemungkinan keterkaitan penyegelan tersebut dengan dugaan praktik “ijon proyek”, yakni transaksi proyek sebelum proses penganggaran resmi berjalan.
Tantangan Keterbukaan KPK
KB3 menegaskan bahwa pertanyaan terbesar yang harus dijawab adalah siapa sebenarnya yang benar-benar terkena OTT KPK pada 17 Desember 2025. Menurut KB3, kejelasan atas peristiwa tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
KB3 menyatakan dukungan penuh terhadap upaya bersih-bersih yang dilakukan KPK di Kabupaten Bekasi. Namun, mereka menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan kepada publik.
“Katakan dengan sebenar-benarnya apa yang terjadi dan dari mana istilah OTT itu berasal. Bersikaplah jujur kepada publik,” pungkas KB3.
(Red)
