JAKARTA — Diplomasi energi Indonesia dengan Rusia dinilai memiliki peluang strategis untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Kerja sama kedua negara perlu diarahkan tidak hanya pada perdagangan komoditas, tetapi juga investasi, transfer teknologi, pembangunan infrastruktur, dan hilirisasi industri, Minggu (6/9/2026).
Pandangan tersebut disampaikan Dr. Anggawira dalam opini berjudul “Diplomasi Energi Indonesia–Rusia: Dari Vladivostok Menuju Ketahanan Energi dan Pangan” yang dimuat di Investor.id. Menurutnya, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok dalam rangka menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 menjadi momentum penting memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia.
Kehadiran Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan utama dinilai bukan sekadar simbol diplomatik, tetapi menunjukkan semakin strategisnya Rusia sebagai mitra Indonesia dalam diversifikasi ekonomi dan energi. Intensitas pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sekitar 15 bulan terakhir juga mencerminkan pergeseran hubungan menuju kemitraan yang lebih konkret.
Anggawira menilai diplomasi energi semakin penting karena kebutuhan Indonesia terhadap minyak, gas, LPG, dan bahan baku industri terus meningkat, sementara produksi domestik menghadapi berbagai keterbatasan. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, Indonesia membutuhkan diversifikasi sumber pasokan agar tidak bergantung pada satu jalur atau mitra tertentu.
Salah satu sektor potensial adalah gas dan Liquefied Natural Gas (LNG). Rusia memiliki cadangan, produksi, teknologi, dan infrastruktur gas yang besar, sedangkan Indonesia menghadapi tantangan geografis karena lokasi sumber gas tidak selalu berdekatan dengan pusat industri dan konsumsi. LNG dapat menjadi instrumen untuk memperkuat fleksibilitas distribusi energi nasional.
Kerja sama LNG Indonesia–Rusia dapat mencakup pasokan jangka menengah dan panjang, investasi, transfer teknologi, pembangunan terminal, fasilitas penyimpanan, hingga infrastruktur regasifikasi. Namun, Indonesia dinilai tidak boleh hanya menjadi pembeli, melainkan harus memastikan kerja sama tersebut menghasilkan peningkatan kapasitas industri dan kemampuan perusahaan nasional.
Pasokan LNG Rusia juga dapat ditempatkan sebagai swing supply atau pasokan penyeimbang ketika kebutuhan domestik meningkat maupun terjadi gangguan pasokan global. Kebijakan tersebut tetap harus berjalan bersama dengan percepatan pengembangan lapangan gas nasional, jaringan pipa, serta optimalisasi sumber gas domestik.
Menurut Anggawira, gas tidak hanya berfungsi sebagai bahan bakar pembangkit listrik, tetapi juga menjadi bahan baku penting bagi industri pupuk, petrokimia, metanol, baja, keramik, kaca, dan manufaktur. Karena itu, kepastian volume, harga, dan pasokan gas harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional.
Sektor pupuk juga menjadi titik temu antara diplomasi energi dan ketahanan pangan. Rusia merupakan salah satu produsen pupuk utama dunia, sementara Indonesia masih membutuhkan pasokan pupuk kalium dan sejumlah bahan baku dari luar negeri. Pada 2025, nilai impor pupuk Indonesia dari Rusia diperkirakan mencapai hampir US$700 juta.
Kerja sama pupuk karena itu perlu dikembangkan melampaui transaksi jual-beli. Indonesia dapat mendorong kontrak pasokan jangka panjang, investasi bersama, pembangunan fasilitas produksi atau pengolahan di dalam negeri, serta transfer teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri pupuk nasional.
Anggawira menegaskan kerja sama strategis dengan Rusia sebaiknya diarahkan dari pola perdagangan komoditas menuju industrialisasi bersama. Agenda yang dapat dikembangkan antara lain peningkatan produksi lapangan migas tua, pembangunan infrastruktur LNG dan penyimpanan energi, investasi kilang dan petrokimia, industri pupuk, teknologi migas, riset, serta pengembangan sumber daya manusia.
Meski memiliki peluang besar, kerja sama tersebut tetap harus memperhitungkan risiko geopolitik, termasuk potensi sanksi internasional, sistem pembayaran, asuransi, transportasi, ketersediaan kapal, serta aspek kepatuhan terhadap ketentuan internasional. Setiap kesepakatan harus melalui perhitungan keekonomian dan mitigasi risiko yang matang agar memberikan manfaat optimal bagi kepentingan nasional.
Gagasan Presiden Prabowo bahwa Samudra Pasifik bukan pemisah, melainkan “jalan raya ekonomi” Indonesia–Rusia, menurut Anggawira perlu diterjemahkan menjadi konektivitas nyata melalui pelayaran, penyimpanan, distribusi, dan sistem pembayaran yang efisien. Dengan strategi tersebut, diplomasi Indonesia–Rusia diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi dan pangan sekaligus mendorong investasi, transfer teknologi, hilirisasi, dan industrialisasi nasional.
(Emed Tarmedi)
