KARAWANG, BERITAINDUSTRI.ID – Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Karawang menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 di Bale Indung Nyi Pager Asih, Senin (29/6). Kegiatan yang dihadiri seluruh Pengurus Unit Korpri se-Kabupaten Karawang tersebut menjadi forum strategis untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja organisasi, menyusun arah kebijakan ke depan, sekaligus memperkuat peran Korpri sebagai organisasi profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Rakerda berlangsung dalam suasana penuh semangat kebersamaan dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas organisasi serta kesejahteraan anggota Korpri. Berbagai agenda penting dibahas, mulai dari evaluasi program kerja, penguatan kelembagaan, penyempurnaan administrasi organisasi, hingga penyusunan langkah-langkah strategis dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Ketua Korpri Kabupaten Karawang, Drs. H. Asip Suhendar, M.Si., dalam laporannya menyampaikan salah satu capaian terbesar kepengurusan Korpri saat ini adalah keberhasilan menyelesaikan persoalan tunggakan pembayaran dana kadeudeuh bagi para pensiunan ASN yang selama beberapa tahun menjadi perhatian bersama.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil audit independen yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), ditemukan sebanyak 1.191 kasus tunggakan pembayaran kadeudeuh pensiunan yang harus segera diselesaikan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi kepada para anggota yang telah mengabdikan dirinya kepada negara dan Pemerintah Kabupaten Karawang.
“Alhamdulillah, berkat kerja keras seluruh jajaran pengurus, koordinasi yang baik, serta komitmen untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, proses penyelesaian tunggakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Hingga saat ini realisasi pembayaran telah mencapai 84,83 persen, dengan total 1.997 pensiunan yang telah menerima haknya,” ujar H. Asip.
Ia menambahkan, proses pembayaran dilakukan secara bertahap sejak 9 Maret melalui Bendahara Korpri bekerja sama dengan Bank BJB sebagai bank penyalur. Mekanisme pembayaran dilakukan secara langsung ke rekening masing-masing penerima sehingga proses penyaluran menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mudah dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, bagi pensiunan yang menggunakan rekening Bank BJB tidak dikenakan potongan biaya apa pun sehingga seluruh dana diterima secara utuh. Sementara bagi penerima yang menggunakan rekening bank lain hanya dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan masing-masing bank.
Selain menyampaikan capaian tersebut, Ketua Korpri juga mengungkapkan masih terdapat beberapa kendala teknis yang dihadapi dalam proses penyelesaian administrasi, di antaranya adanya data pensiunan yang belum terintegrasi ke dalam sistem aplikasi. Namun demikian, Korpri telah menyiapkan langkah percepatan melalui proses sinkronisasi data bersama seluruh unit kerja agar seluruh hak anggota dapat diselesaikan secara menyeluruh.
“Komitmen kami adalah memastikan seluruh anggota Korpri, baik yang masih aktif maupun yang telah memasuki masa purna tugas, memperoleh pelayanan yang adil, transparan, dan sesuai ketentuan. Tidak boleh ada hak anggota yang terabaikan,” tegasnya.
Rakerda Korpri Kabupaten Karawang secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, selaku Penasehat Korpri Kabupaten Karawang. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus Korpri atas dedikasi dan kerja nyata yang telah ditunjukkan, khususnya dalam menyelesaikan persoalan tunggakan kadeudeuh pensiunan yang selama ini menjadi perhatian banyak pihak.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Korpri mampu menjalankan fungsi organisasi secara profesional, bertanggung jawab, dan mengedepankan kepentingan para anggotanya. Hal ini menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan ASN terhadap organisasi Korpri.
Wakil Bupati menegaskan bahwa Korpri memiliki posisi strategis sebagai organisasi yang menaungi seluruh Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, Korpri harus terus memperkuat eksistensinya melalui pelaksanaan tiga pilar utama organisasi, yaitu:
Pertama, Korpri sebagai pemersatu dan perekat bangsa yang menjaga soliditas ASN serta memperkuat persatuan dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional.
Kedua, Korpri sebagai organisasi yang mendorong peningkatan kesejahteraan anggota sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi seluruh ASN agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan aman.
Ketiga, Korpri sebagai motor penggerak reformasi birokrasi yang mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, inovatif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Menurut H. Maslani, ketiga pilar tersebut harus menjadi pedoman seluruh pengurus maupun anggota Korpri dalam menjalankan organisasi sekaligus mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat.
Lebih lanjut, Wakil Bupati mengajak seluruh ASN di Kabupaten Karawang untuk menjadikan momentum Rakerda sebagai titik awal memperkuat budaya kerja yang profesional melalui implementasi Core Values ASN BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Ia menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku kerja sehari-hari sehingga masyarakat benar-benar merasakan perubahan kualitas pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, transparan, dan responsif.
“Saya meminta seluruh anggota Korpri menjadikan organisasi ini sebagai wadah memperkuat integritas, meningkatkan kompetensi, menjaga loyalitas kepada bangsa dan negara, serta terus membangun kolaborasi demi mewujudkan birokrasi Kabupaten Karawang yang semakin maju dan melayani,” tegas H. Maslani.
Rakerda juga menjadi momentum memperkuat sinergi antarunit Korpri di seluruh perangkat daerah guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program organisasi. Berbagai masukan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut diharapkan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan Korpri yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan para ASN.
Melalui pelaksanaan Rakerda Tahun 2026, Korpri Kabupaten Karawang menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan organisasi yang modern, profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan anggotanya. Korpri juga akan terus mendukung agenda reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Karawang melalui penguatan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, berdaya saing, dan memiliki semangat melayani masyarakat.
Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, Korpri Kabupaten Karawang optimistis mampu menjadi organisasi profesi ASN yang semakin kuat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan perlindungan bagi ASN dan pensiunan, serta menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
(Emed Tarmedi)
