JAKARTA, BERITAINDUSTRI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperkenalkan lima pejabat tinggi madya baru sebagai bagian dari penguatan organisasi dan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pelaksanaan program prioritas nasional yang menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Kelima pejabat tersebut diperkenalkan langsung oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Menurut Agustina, pengangkatan para pejabat baru dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) dan menjadi bagian dari penguatan sumber daya manusia di lingkungan BGN.
“Kami membutuhkan tim yang kuat untuk memperbaiki Badan Gizi Nasional sekaligus menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar semakin baik,” ujar Agustina dalam konferensi pers.
Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, M.K.M., yang dipercaya menjabat sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN. Sebelum bergabung dengan BGN, dr. Prima memiliki rekam jejak panjang di Kementerian Kesehatan, antara lain sebagai Direktur Penyakit Menular dan sebelumnya Direktur Pengelolaan Imunisasi.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat sistem tata kelola MBG, mulai dari penyusunan kebijakan, koordinasi lintas sektor, hingga penguatan sistem pengawasan agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Selain dr. Prima, empat pejabat lainnya yang turut diperkenalkan yakni:
Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama.
Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran.
Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama.
Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.
Pembagian tugas tersebut mencerminkan fokus BGN dalam memperkuat seluruh rantai pelaksanaan Program MBG, mulai dari aspek administrasi kelembagaan, penyediaan dan distribusi bahan pangan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga sistem monitoring dan pengawasan di lapangan.
Keberadaan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola menjadi salah satu posisi yang sangat strategis. Jabatan ini memiliki peran dalam membangun sistem kerja yang terintegrasi, menyusun standar operasional, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta memastikan seluruh proses pelaksanaan MBG berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sementara itu, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran bertugas memastikan rantai pasok bahan pangan berjalan lancar sehingga kebutuhan dapur MBG di berbagai daerah dapat terpenuhi tepat waktu. Di sisi lain, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama akan memperluas sinergi dengan kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, koperasi, hingga kelompok masyarakat guna mendukung keberlanjutan program.
Adapun Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan akan memperkuat fungsi evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia, termasuk memastikan standar keamanan pangan, kualitas makanan, dan tata kelola anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penguatan struktur organisasi ini dilakukan di tengah upaya pemerintah terus menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kualitas tata kelola, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan yang ketat agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Dengan bergabungnya para pejabat baru yang memiliki pengalaman di bidang kesehatan, pemerintahan, komunikasi, distribusi logistik, hingga pengawasan, BGN optimistis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis akan semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada seluruh penerima manfaat di Indonesia.
(Redaksi)
